Indikatorpapua.com|MANOKWARI – Menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia terkait penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai Teroris. United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengecam.
Menurut Direktur Eksekutif ULMWP Markus Haluk, arah perjuangan Bangsa Papua sejak awal jelas, bahwa rakyat Papua berjuang untuk menentukan Nasib Sendiri.
“Istilah, KKB, GPK, dan seterusnya adalah istilah ciptaan kolonial Indonesia, TNI dan Polri. Jadi orang Papua tidak Kenal itu semua,”kata Direktur Eksekutif ULMWP, Markus Haluk melalui pres release yang diterima media, Kamis (29/04/2021).
Dikatakannya, TPN OPM, dan rakyat bangsa Papua berjuang menentang kejahatan kemanusiaan, Politik Rasisme yang sistemik kepada Bangsa Papua.
“Apa yang diperjuangakan bangsa Papua saat ini adalah bagian dari apa yang pernah di perjuangkan oleh Soekarno Hatta Melawan Kolonialisme Belanda, mulai 1908, 1928 hingga memuncak agustus 1945,” Tutur Haluk.
Dia mengemukakan, perjuangan Jenderal TPN OPM Goliat Tabuni, Egianus Kogoye, Jenderal Telenggen, Wenda, Murib belajar dari Jenderal Sudirman saat melawan militerisme dan Kolonialisme Belanda.
Demikian juga Jenderal Goliat Tabuni, Egianus Kogeya Cs, berjuang menentang Militer Kolonial Belanda dan kini oleh mereka untuk bangsa Papua.
“Ingat perjuangan bangsa Papua adalah selaras dengan mukadimah Konstitusi UUD 1945, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa oleh sebab itu penjajahan Indonesia kepada Bangsa Papua harus di Hentikan,”sebuanya.
Untuk itu, diharapkan kepada Ketua MPR RI, Ketua DPR RI dan Presiden Joko Widodo Harus konsisten melaksanakan Mukadimah UUD 1945.
“Sekali lagi bahwa Bangsa Papua, rakyat Melanesia manusia yang beradap, yang berjuang mewujudkan harga diri, hak politik bangsanya,”tegasnya.
Untuk itu, Direktur Eksekutif ULMWP ini menekankan, bahwa semua label dan sebutan yang dikenakan Pemerintah Indonesia, tidak akan menyurutkan bangsa Papua untuk mewujudkan hak politik bangsa Papua, membelah harga diri bangsa Papua.|Laporan: Mohamad Raharusun/Rls
