BINTUNI, Indikatorpapua.com – KPU Teluk Bintuni mengumumkan hasil rapat pleno Rekapitulasi Pengajuan Perubahan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam persiapan untuk pemilihan umum 2024 mendatang. Dalam pengumuman ini, Kamis (5/10/2023) Ketua KPU Muhammad Makmur Memed Alfajri dan Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara, Deni Dorinus Airory, menjelaskan proses pada Pencermatan Rancangan DCT.
Proses Pencermatan Rancangan DCT melibatkan tiga tahapan penting. Pertama, KPU Teluk Bintuni memeriksa pengajuan perubahan bakal calon. Kedua, mereka memeriksa dokumen pengajuan perubahan bakal calon. Terakhir, KPU memberikan tanda penerimaan atau tanda pengembalian kepada partai-partai yang mengajukan perubahan.
Hasil pengajuan perubahan rancangan DCT calon anggota DPRD menunjukkan bahwa dari 18 partai dinyatakan lengkap dan diterima. Terdapat 12 (dua belas) partai politik tidak melakukan perubahan dalam rancangan DCT, diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya, Partai Bulan Bintang, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Sementara terdapat 6 (enam) partai melalukan perubahan dalam rancangan DCT, diantaranya Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Perindo, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia.
Partai Kebangkitan Nusantara mengajukan perubahan rancangan DCT pada pukul 19:00 waktu setempat dari ketiga daerah pemilihan (dapil) yang dinyatakan lengkap. Partai Nasdem mengajukan perubahan rancangan DCT pada pukul 21:00 waktu setempat pada tanggal yang sama, juga dari ketiga dapil yang dinyatakan lengkap. Partai Keadilan Sejahtera mengajukan perubahan rancangan DCT pada pukul 21:15 waktu setempat, juga dari ketiga dapil yang dinyatakan lengkap.
Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia juga mengajukan perubahan pada tanggal 3 Oktober 2023, dengan berkas dari ketiga dapil yang dinyatakan lengkap. Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa mengajukan perubahan pada tanggal 2 Oktober 2023, dengan berkas dari ketiga dapil yang dinyatakan lengkap.
Partai Buruh dan Partai Hati Nurani Rakyat mengajukan perubahan pada tanggal 2 Oktober 2023, dengan berkas dari ketiga dapil yang dinyatakan lengkap. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan perubahan pada tanggal 2 Oktober 2023, dengan berkas dari ketiga dapil yang dinyatakan lengkap.
Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garda Republik Indonesia mengajukan perubahan pada tanggal 3 Oktober 2023, dengan berkas dari ketiga dapil yang dinyatakan lengkap. Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang mengajukan perubahan pada tanggal 3 Oktober 2023, dengan berkas dari satu dapil yang dinyatakan lengkap.
Partai Golongan Karya mengajukan perubahan pada tanggal 2 Oktober 2023, dengan berkas dari tiga dapil yang dinyatakan lengkap. Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Perindo mengajukan perubahan pada tanggal 3 Oktober 2023, dengan berkas dari tiga dapil yang dinyatakan lengkap. Partai Ummat mengajukan perubahan pada tanggal 3 Oktober 2023, dengan berkas dari satu dapil yang dinyatakan lengkap.
Dipaparkan Deni Dorinus Airory, Partai Amanat Nasional tidak memiliki perubahan dalam rancangan DCT, tetapi memiliki dua bakal calon legislatif yang berstatus PNS dan sudah melampirkan SK Pensiun ke Silon.
Partai Buruh melakukan pergantian nomor urut dua bakal calon pada dapil tiga. Partai Golongan Karya tidak memiliki perubahan dalam rancangan DCT, tetapi memiliki satu bakal calon berstatus PNS pada dapil dua yang telah melampirkan surat keterangan pensiun ke Silon.
Partai Ummat melakukan pengunggahan KTP terbaru bakal calon ke dalam Silon.
Partai Perindo melakukan pergantian satu bakal calon pada dapil dua dan pergantian penulisan gelar bakal calon di dapil satu. Mereka juga memiliki empat bakal calon berstatus PNS, tiga di antaranya dari dapil satu, dengan SK Pensiun yang telah diunggah ke Silon. Satu bakal calon dari dapil tiga masih dalam proses pengurusan pemberhentian sebagai PNS.
Partai Garda Republik Indonesia menghapus dua bakal calon dari dapil satu dan dua yang telah meninggal dunia. Partai Kebangkitan Nusantara tidak mengalami perubahan dalam DCT, tetapi memiliki satu bakal calon berstatus PNS pada dapil dua yang telah melampirkan surat keterangan pensiun ke Silon.
Partai Hati Nurani Rakyat mengunggah dokumen surat keterangan pemberhentian sebagai Aparat Kampung untuk salah satu bakal calon dari dapil tiga. Partai Gelombang Rakyat Indonesia melakukan pergantian foto pada semua bakal calon dari ketiga dapil.
Ini adalah gambaran lengkap dari hasil pencermatan rancangan DCT dan perubahan yang diajukan oleh berbagai partai politik dalam persiapan Pemilihan Umum tahun 2024 di Teluk Bintuni. Proses ini menjadi langkah awal yang penting dalam menentukan calon-calon yang akan bertarung di DPRD.
Pewarta : Wawan.
