Indikatorpapua.com | Bintuni – Komisi A DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, belum lama ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama tiga OPD dan Bagian Kesra Sekretariat Daerah (Setda). Salah satu tujuannya, untuk mendengarkan progres program dan kegiatan di masing-masing satuan kerja di lembaga eksekutif tersebut.
Ketiga OPD yang diundang untuk RDP ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Bagian Kesra Sekretariat Daerah (Setda).
Ketua Komisi A DPRD Teluk Bintuni Andreas Naury kepada wartawan, Jumat (24/2/2023) menyampaikan, berkaitan dengan hasil rapat dengar pendapat (RDP), antara pemerintah legislatif bersama eksekutif, bertujuan mendengarkan secara langsung progres pencapaian maupun yang akan dilaksanakan oleh setiap OPD di tahun 2023.
“Jadi terkait RDP antara komisi A bersama Disdukcapil, dan BKPP serta bagian Kesra, kami dari Komisi A mau melihat progres mereka ditahun 2023 dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang,” kata Andreas Naury.
Terhadap Dispendukcapil, Komisi A memastikan kesiapan OPD ini dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2024 mendatang, terkait kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), bagaimana progres jemput bola, dalam melakukan perekaman e-KTP bagi warga yang belum memiliki identitas penduduk, khususnya di setiap wilayah distrik bahkan kampung.
Apalagi menurut Andreas, tahapan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara (KPU) sudah mulai berjalan.
“Seperti petugas Pantarlih saat ini sudah mulai melakukan coklit mendatangi setiap warga,” terangnya.
Dikatakan Andreas Naury, sesuai keterangan dari Disdukcapil ada sekitar 13 wilayah Distrik dan 2 diantaranya yang menjadi sasaran perekaman e-KTP karena jumlah penduduk terpadat yaitu Distrik Sumuri dan Babo.
Pihaknya juga berharap agar para Kepala Distrik dan Kampung ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program jemput bola tentang perekaman e-KTP bagi setiap warganya. “Khususnya mereka yang belum memiliki e-KTP maupun kategori pemilih pemula, artinya warga yang baru selesai di bangku sekolah, sehingga mereka juga bisa terdaftar sebagai pemilih di pesta demokrasi nanti,” ucapnya.
Lanjut Andreas Naury, sama halnya dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP), pihaknya juga menanyakan terkait dengan sejauh mana proses pengangkatan tenaga honorer ke jenjang P3K, sesuai penjelasannya tahapan perekrutan tersebut telah dilakukan tes di Dinkes maupun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
“Kami akan meminta data-datanya sehingga kami dari lembaga DPRD juga harus tahu apakah sudah mencukupi kuota apa belum,” kata Andreas.
Andreas juga menjelaskan, berkaitan dengan bagian Kesra, pihaknya telah menanyakan bantuan sosial bidang pendidikan khususnya bagi mahasiswa kota studi luar kota Bintuni. Dalam waktu dekat akan diselesaikan.
“Jadi sesuai penjelasan yang disampaikan oleh Kabag Kesra bahwa kini proses dalam tahapan perbaikan administrasi, karena masih ada terdapat Mahasiswa saat dalam pencarian bansos di tahap tahun lalu, pakai nomor Rekening berbeda untuk tahap berikutnya, jadi dari pihak bayar (bank) tidak terima hal itu, karena rekening bersangkutan berbeda,” jelasnya.
Pada prinsipnya, dikatakan Andreas semua proses akan segera dapat diselesaikan bila DPA telah di bagikan pada setiap OPD terkait. “Jadi kita tinggal menunggu dananya ada dulu baru kita selesaikan, termasuk sewa kontrakan asrama mahasiswa Bintuni kota studi luar kota,” pungkas anggota DPRD dapil II ini.
Pewarta : Wawan.
