Indikatorpapua.com|MANOKWARI-Koalisi Gerakan Rakyat Papua Bersatu dengan sejumlah Elemen, menolak rencana kunjungan TIM pemantau Otonomi Khusus di Tanah Papua, khusus di Papua Barat.
Kordinator Koalisi, Sayang Mandabayan dalam Konfrensi Pers di Kantor Dewan Adat Papua DAP, Wilayah III Doberay di Jalan Pahlawan Selasa (30/3-2021) menegaskan hal ini.
Dia mengatakan, pihaknya menolak secara tegas kelompok ataupun Organisasi dan atau perorangan bahkan Elit Papua yang mengatasnamakan Rakyat Papua bertemu dengan DPR RI dari Pusat lalu mendukung keberlangsungan Otonomi Khusus Jilid II.
“Kami Rakyat Papua sesuai dengan pasal 77 UU Otsus bahwa keberlangsungan Otsus Papua dikembalikan kepada Rakyat melalui Prosedur Rapat Dengar Pendapat RDP yang dilakukan oleh MRP sebagai lembaga Kultur” kata Sayang Mandabayan
“Komitmen Rakyat Papua telah final pada Tanggal 20 Oktober 2020 lalu, melalui RDP yang digelar di Kantor MRP Papua Barat. Bahwa menolak dengan tegas Otonomi Khusus Jilid II” ungkapnya.
Adapun kata Mandabayan, yang telah disampaikan kepada MRP saat itu atas nama koalisi rakyat papua barat bersatu menolak kompromi atas nama apapun untuk mendukung Otsus, lalu meminta agar dihentikan Otsus Jilid II mendukung Petisi 1,8 Juta Rakyat Papua di Tahun 2017.
“Mendesak untuk diberikan Hak Penentuan Nasib sendiri atau Refrendum kepada Rakyat Papua. Oleh sebab itu kami tegas bahwa tidak ada bentuk apapun yang di pakai Pemerintah Pusat selain menerima hasil RDP dan Partisi Rakyat Papua” jelasnya.
“Memaksakan Otsus untuk lanjut, sama saja dengan Negara telah melanggar UU yang dibuat sendiri oleh Negara dalam pasal 77 UU Otsus tersebut” tuturnya.
Aktivis Perempuan Papua Alumni, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Sorong itu menentang kelompok yang selama ini bergerak dengan cara menuliskan pesan melalui spanduk, baliho di Jalanan khusus di Manokwari sebagai Ibukota Papua Barat dengan Pesan Otsus adalah Masa Depan Rakyat Papua, sejatinya tidak menncerminkan Orang Papua.
“Sekali lagi saya tegaskan, Rakyat Papua telah final menolak Otsus Jilid II melalui RDP” jelasnya.
Sam Awom Juru Bicara Gerakan Petisi Rakyat Papua menambahkan, sejumlah pihak menilai bahwa, Keberlangsungan Otonomi Khusus Papua, sebagai malapetaka besar bagi Rakyat di Tanah Papua.
“Petisi ini mempertegas bahwa, Rakyat Papua lagi-lagi dijadikan objek Ekonomi dan Politik segelintir Elit, Penguasa Indonesia juga yang ada di Papua untuk menari di atas Penderiataan Rakyat Papua” kata Sam Awom.
Kemudian, dia mengatakan bahwa membatasi rekayasa sepihak dari Pemerintah di Jakarta bersama beberapa kelompok atau Tim bentukan yang berupaya mereduksi persoalan Rakyat Papua yang sebenarnya kedalam Politik.
Pihaknya meminta untuk dihentikan keberlangsungan Politik, Kapitalisme, Kolonialisme yang di topang denga melanjutkan Paket Kebijakan Otsus Jilid II
“Petisi ini untuk mendata dan medokumentasikan sikap Politik Rakyat Papua secara tertulis baik Rakyat Papua, Pemerintah Indonesia mapun Pihak Internasional” bebernya.
Dikatakan bahwa, Petisi tersebut tetap mengawal serta mengkonsulidasikan agar Rakyat semakin cerdas, sebab rakyat tidak lagi takut dengan segala macam Intervensi dan tekanan.
“Rakyat Papua pada Posisi meyakinkan pada Dunia Internasional bahwa Hak menentukan nasib sendiri itu dijamin oleh seluruh UU, baik Undang-undang 1945 tetapi juga deklarasi Universal” jelasnya
Sam menyampaikan bahwa, saat ini sedang digalakan Petisi Tahap kedua maka Rakyat Papua fokus pada Konsolidasi yang cerdas.
“Jangan terjebak pada Pihak-pihak Elite yang hanya berpikir tentang dana atau Uang” ujarnya
Ini ditunjukan dengan kita melihat Jakarta saat ini hanya merevisi dua pasal didalam UU Otonomi Khusus, diantara sekian pasal yakni Pasal 34 Tentang keuangan dan Pasal 76 tentang lanjutan Pemekaran.
“Sedangkan Filosofi atau dasar lahirnya UU Otsus bukan soal Uang bukan soal Pemekaran tapi bagaimana menempatkan Rakyat sebagai pemilik di wilayah Ini, Ham yang diinjak-injak, tidak lagi sebagai landasan untuk memanusiakan Manusia Papua” urainya.
“Kami tegaskan kepada Elite bahwa Rakyat tidak lagi dibodohi dengan uang karena Rakyat sudah Jenuh, berilanlah ruang kebebasan kepada Rakyat bagaimana menyampaikan pendapat di muka Hukum yang dijamin UU” ujarnya.|Laporan: Mohamad Raharusun
