Indikatorpapua.com|BINTUNI- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Teluk Bintuni bersama Perwakilan Alumni P2TIM dan Pencaker bertemu dengan Anggota DPRD (Komisi B) guna membahas tentang dugaan kurangnya transparansi rekrutmen tenaga kerja oleh Disnakertrans Teluk Bintuni.
Ketua KNPI teluk Bintuni Kenny Kindewara mengatakan adik-adik kami sangat ingin kembali bekerja ke BP Tangguh, tetapi persoalan hingga saat ini tidak terselesaikan dan tidak di terima di BP tangguh.
“Kami sangat menyesalkan, adik-adik kita sempat menyampaikan hak-hak mereka dan menyampaikan tentang kebenaran diatas tanah sisar matiti kita sendri, tetapi mereka di Blacklist di tanah sendri dan jadi penonton”Kata Kenny
Disampaikan Kenny, hal Ini menjadi tanggung jawab kita semua dan Pemerintah serta Dinas tenaga kerja yang harus melobi ke setiap perusahaan yang bertambah di Teluk Bintuni agar dapat mengurangi angka pengangguran adik-adik kami.
Kami mohon agar pihak DPRD komisi B segera mengundang b pihak CSTS atau (Chiyoda-Saipem-Tripatra-SAE), BP tangguh, Disnaker, Dinas Perindakop, Dinas Kesehatan agar pada pertemuan berikutnya bisa hadir untuk menyelesaikan persoalan adik-adik kami.
“Kami KNPI tidak punya kepentingan apa-apa hanya inggin bersinergi dengan pemerintah, untuk memperjuangkan hak-hak adik dalam mencari pekerjaan, jangan orang luar di sana berbondong-bondong masuk bekerja, adik-adik kami yang asli hanya jadi penonton di tanah sendiri” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris KNPI Muklis Sampe dalam kesempatannya menyampaikan, dari tahun ketahun persoalan terkait tenaga kerja untuk adik-adik kami yang berada di tanah kami sendiri sangat sulit untuk terselesaikan hingga saat ini.
Harap Muklis Sampe, kepada DPRD, Pemda dan dinas terkait untuk menutup ruang gerak tenaga kerja dari luar daerah Kabupaten Teluk Bintuni, karena perusahaan ini ada di daerah kita, dan kenapa orang dari luar sana banyak sekali masuk ke kabupaten kami, sedangkan adik-adik kita di sini menjadi penonton.
“Kalau cuma hanya kerja di BP tangguh , gali parit, cleaning servis untuk apa mereka mendatangkan pekerja dari luar bintuni, padahal adik-adik kami mampu kalau cuma hanya bekerja seperti itu” tuturnya.
Perwakilan pencaker mengatakan kami akan mengeluh kesiapa lagi kalau tidak ke DPR sebagai rumah aspirasi rakyat, saya mewakili teman-teman hanya inggin menyampaikan kapan lagi kita kerja. Perusahaan gas terbesar di indonesia yang berada di tanah kami tetapi kami jadi penonton, terus kalau pihak dari BP tangguh bilang belum ada perekrutan itu omong kosong, karena perekrutan dari BP tangguh itu setiap hari ada, kami mempunyai data dokumentasinya.
“Belum lama ini ada perekrutan dari perusahaan tetapi cuma satu orang saja dari OAP sisanya dari luar semua, ada perekrutan sekuriti saja anak-anak bintuni tidak ada yang diterima” jelasnya.
“Data yang kemaren masuk ke Disnaker kami juga ikut mendaftar terkait perekrutan , tetapi yang bekerja kenapa bukan kami, padahal yang di minta dari rekrutmen adalah OAP” jelasnya lagi.
Ditempat yang sama, Ketua DPR komisi B Markus Maboro mengatakan kami segera mengundang dinas terkait untuk diskusi, kami minta data dari adik-adik kita berapa yang sudah diterima bekerja dan berapa yang belum bekerja, data tersebut sebagai bahan untuk kami untuk diskusi dan menyelesaikan persoalan adik-adik kita ini.
“Saya berharap adik-adik ini bisa masuk bekerja di BP tangguh akhirnya gaji mereka berputar di daerah , tetapi kalau pekerja dari luar daerah bintuni yang uang tidak berputar di daerah, tetapi berputar di daerah lain,” ungkapnya.
Sekretaris DPR komisi B Suyono dalam kesempatannya menyampaikan, padahal gas ini berada di kita punya tempat tetapi kenapa prioritas ini tidak kepada daerah kita malah memprioritaskan daerah lain.
Selama perjalanan perusahaan berada di kabupaten teluk bintuni ternyata perusahaan lebih banyak mengambil tenaga kerja dari luar daerah bintuni itu terbukti di bandara babo setiap minggu, bulan, tenaga kerja hilir mudik berdatangan, terus nasib adik-adik kami ini bagaimana, saya paham karena saya terpilih dari dapil II.
Menurut Suyono, pihaknya sudah sempat mempertanyakan kepada pihak BP tangguh, genting oil kenapa tenaga kerja anak-anak Bintuni kami selalu terkendala, jawaban mereka simpel ada covid, pengurangan karyawan, tetapi kenapa harus mendatangkan pekerja dari luar alasan mereka, mereka itu pekerja skill.
Kata dia, Sehingga ini perlu kita bersama-sama mencari solusinya. Mereka yang bekerja di Teluk Bintuni ini melalui Disnaker Kabupaten Teluk Bintuni, kita harus bikin aturan penerimaan tenaga kerja harus satu pintu, agar kita semua tahu tenaga kerja ini berasal dari mana.
Suyono juga berharap kepada adik-adik bila sudah bekerja di BP tangguh harus profesional, karena perusahan BP tangguh, CSTS mempunyai aturan yang ketat, jangan sampai baru bekerja sebulan, dua bulan sudah keluar.
Suyono juga berharap kepada penanggung jawab P2TIM atau PERUSDA bikin adik-adik kita profesional jangan setengah profesional, agar adik-adik kita siap bersaing dengan mereka-mereka, ini PR bagi kita semua, Pemda,DPR, KNPI, karena adik-adik kita ini masih semi skill, kita buat adik-adik kita skill bukan semi skill. Tutupnya.
Sementara itu, Tokoh Pemuda Fransiskus Lusianak menuturkan, begitu banyak persoalan yang berkaitan dengan tenaga kerja, dan P2TIM sendiri telah mencetak kelulusannya dari angkatan pertama hingga angkatan yang ke delapan, ini dengan harapan para lulusan-lulusannya dapat mendapatkan kesempatan untuk pekerjaan, namun itu masih cukup di angan-angan belaka, yang artinya masih cukup banyak yang belum terakomodir memperoleh pekerjaan.
“Sesuai data yang seperti disampaikan tadi oleh ketua KNPI ada sekitar kurang lebih 600 sampai 700 yang belum diakomodir,” katanya.
Diungkapkan Lusianak, bahwa keberadaan Kabupaten Teluk Bintuni sudah menjadi wilayah industri, yang mana sudah banyak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Bintuni. Kondisi tenaga kerja dapat berpengaruh kepada angka kemiskinan, mengingat persentasi penduduk di Bintuni yang cukup dinamis, sehingga cukup banyak sekali selain para pencaker lokal ada pula para pencaker yang mulai berdatangan untuk mencari sebuah pekerjaan.
“Ini harus kita sikapi persoalan tenaga ini mulai dari hulu hingga ke hilir,” ucapnya.
Sesuai data dari BPS di Tahun 2020 angka kemiskinan di Teluk Bintuni berada pada 29,39 persen atau turun 1,18 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 19,22 ribu.
“Melihat ini diharapkan semua dinas terkait dapat dihadirkan dan bersama-sama mencari solusi,” tutup Lusianak.
Usai menggelar pertemuan, pihak yang bersangkutan langsung menyerahkan dokumen aspirasi kepada ketua Komisi B Bidang Pembangunan DPRD Bintuni Markus Maboro guna di tindak lanjuti.|Laporan Wawan Gunawan
