Indikatorpapua.com|MANOKWARI-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Pemilihan Papua Barat menyebut, Kebijakan Pemerintah di era pandemi covid-19 ini telah menyusahkan Masyarakat kecil.
Kendati Wabah Covid 19 yang melanda dunia namun disisi lain, belahan dunia lainya sudah agak meredah tapi di Indonesia semakin menggila terlebih di beberapa pulau di daratan Jawa, termasuk DKI Jakarta.
Dengan kondisi ini Pemerinta secara tegas memberlakukan PPKM untuk menekan lonjakan laju virus dengan mengeluarkan beberapa aturan
Hal ini menurut Senator asal Papua Barat, Mohammad Sanusi Rahaningmas merupakan hal baik untuk mengatasi kurangnya aktifitas masyarakat demi memutuskan mata rantai dari pada wabah terdebut.
“tapi dilain sisi juga sangat menyusahkan masyarakat, ibaratnya masyarakat sudah susah tapi lebih dibuat susah oleh pemerintah.” kata Anggota DPD RI Sanusi Rahaningmas, Selasa (6-7-2021)
Sebagaimana kejadian pagi ini selasa tgl.6 Juli 2021 dimana terjadi keributan akibat ratusan masyarakat yg ingin pulang ke daerah tdk bisa naik kapal akibat blm divaksin.
Menurut Rahaningmas, Negara jangan terlalu menindas Rakyat dengan berbagai aturan akibat adanya pandemi covid 19 ini. Tapi negara harus mencari solusi yang baik untuk mengatasi pandemi ini.
“sangat disesalkan kalau masyarakat yang ingin balik ke kampung halamanya di wilayah timur hanya krna blm divaksin terus tidak bisa berangkat. Sementara vaksin itu sendiri bukan sebagai jaminan bagi seseorang bisa kebal dalam serangan virus itu sendiri.” tuturnya
Karena banyak orang yang sudah divaksin tapi masih terjangkit Covid-19 bahkan ada yang meninggal termasuk para dokter dan kesehatan lainya.
Dikatakan oleh Senator yang kerap disapa MSR Batik Merah ini sangat setuju degan upaya pemerintah memberlakukan PPKM, tapi jangan rakyat dijadikan korban, Karena mereka yang ingin balik ke daerahnya karena berbagai alasan, kondisi yang semakin memburuk sehingga kebanyakan pekerja di PHK dan dirumahkan apalagi sebagian merupakan mahasiswa yang pulang karena penundaan masa kuliah.
Sementara dalam aturan, ketika himbauan atau larangan pemerintah kepada masyarakat untuk berdiam di rumah maka konsekwensinya mesti pembiayaan untuk kehidupan harus ditanggung oleh pemerintah.
Menurut Sanusi Rahaningmas Politisi berdarah Kei yang sudah hidup puluhan tahun di tanah Papua ini bahkan pernah menjabat anggota DPR Papua Barat selama 15 Tahun kemudian masuk sebagai Senator bahwa degan keadaan Pandemi Covid 19 ini negara mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk penangan Pandemi ini.
000″Tapi sampai hari ini masih banyak masyarakat yang belum merasakan uluran tangan dari pemerintah. Sehingga dengan demikian Pemerintah jagan terlalu Arogan untuk memberlakukan sesuatu yang menyulitkan masyrakat” tegasnya
Maksud Senator Sanusi seperti hal masalah Vaksin, Sweb PCR dan Antigen yang rasanya sangat membebani masyarakat sebab kalau pemerintah ada niat baik untuk membantu masyarakat maka yang tetjadi seperti di Pelabuhan Tanjung Priok Selasa pagi tadi saat kapal KM. Ngapulu hendak ke arah Timur Indonesia.
“Pemerintah jangan terlalu memaksakan rakyat terkait Vaksin, mungkin cukup dengan Sweb antigen saja, bagi mereka yang mau kembali ke daerahnya dengan menggunakan transportasi laut maupun udara” tndasnya
Apalagi kata dia, diberlakukan sweb PCR dengan harga minimal di jakarta antara Rp800 ribu hingga Rp1 juta sangatlah mahal bagi Masyarakat Ekonomi bawah bahkan lebih mahal dari harga tiket kapal.
Dan kalau pemerintah ingin agar semua penumpang harus wajib vaksin maka sebaiknya ditempat petugas Vaksin di Pintu masuk Pelabuhan atau Bandara.
“Kalau pun ditempatkan Petugas Vaksin di Pintu masuk Pelabuhan, harusnya memperhatikan lonjakan penumpukan para Penumpang yang hendak berpergian menggunakan Kapal laut atau Pesawat” saranya
Sanusi menegaskan bahwa kondisi Masyarakat saat ini tidak terlepas dari kelalaian Pemerintah menangani masalah Virus Corona sejak awal di Tahun 2020, seharusnya Pemerintah lebih tegas di awal penanganan sejak virus ini masih di Wuhan China dimana para Perja asal tiongkok yang terus dibiarkan masuk keluar Indonesia hingga saat ini.
Kemudian Pemerintah juga membuka pintu masuk ketika varian baru Virus Covid-19 ini ditemukan dari India sedangkan WNA dibiarkan masuk keluar Indonesia |Laporan: Mohammad Raharusun
