IndikatorPapua.Com|Manokwari-Perempuan dan Anak kerap menghadapi persoalan di setiap Daerah, dari kekerasan hingga pemberian ruang bagi anak dan pembagian kekuasaan dan ruang politik bagi Perempuan menjadi hal yang tak bisa di pisahkan dari Pemimpin di Daerah.
Dalam momentum Pemilihan Kepala Daerah, isu Perempuan dan anak bahkan nyaris tak terdengar dalam percakapan Kampanye Politik di Ibukota Provinsi Papua Barat. Padahal khususnya Kaum Hawa kerap menjadi garda terdepan di setiap Kampanye Politik, entah sebagai Timses maupun hanya menyiapkan air mineral dan sepoong kue kepada para tamu.
Anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Suryati saat ditanya terkait masalah perempuan dan anak dalam percakapan politik pada dua Kandidat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manokwari, ia kemudian menyadari hal itu, bahwa pembangunan tidak bisa terlepas dalam melihat persoalan yang di hadapi kaum perempuan dan memperhatiakan hak-hak Anak.
“Kalau saya sih begini, memang dalam Pilkada Manokwari saat ini dari dua Kandidat tidak ada keterwakilan Perempuan” Kata Anggota DPRD Manokwari dari Fraksi Golkar, Suryati.
Ia bahkan berharap kedepan, Perempuan dilibatkan dalam kanca politik atau ruang birokrasi di Pemerintahan kala siapapun Calon dari dua Kandidat saat ini terpilih.
“Banyak perempuan-perempuan yang memiliki kualifikasi, bahkan kualitas tapi penempatan di ruang birokrasi pemerintahan terutama sebagai Pimpinan OPD tidak berimbang dengan kaum Adam” tuturnya.
“Kita tau bahwa kalau perempuan yang menjabat pasti lebih amanah, kalau bukan saya atau teman-teman perempuan lain menyuarakan, bagaimana kami atau perempuan yang ada di Masyarakat diperhatikan” katanya lagi.
Dikatakan bahwa jika ruang di Pemerintahan diberikan sebanding kepada kaum Perempuan, maka Pertumbuhan ekonomi di Daerah ini akan lebih baik, Pembangunan juga kn di jalankan
“Kita tau bahwa jika Perempuan bekerja itu selalu Amanah dan lebih main ke perasaan bahkan mengedepankan perhatian kepada Orang lain, nyatanya saya sebagai Anggota DPRD, aspirasi saya cenderung ditujukan kepada Organisasi Perempuan di Kabupaten” kata Suryati yang juga sebagai Ketua Aisyyah Papua Barat.
Ketika ditanya mengenai apakah persoalan Perempuan dan Anak dalam Kampanye Politik dua Kandidat saat ini kerap dibicarakan, Kata Suryati
“Nah ini yang saya sangat sayangkan, selama ini dalam kampanye bagaimana memenangkan kandidat saya kami pun lupa bagaimana mendengar keinginan kaum perempuan jika kandidat terpilih ” katanya.
Mengenai kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, baginya selama ini sudah ada Organisasi yang konsen terhadap hal itu, namun sejauh ini belum ada Implementasi.
“Kenapa saya katakan Implementasi tidak ada, kami perempuan itu masih selalu menjadi Nomor dua ketika menghadapi persoalan Hukum, bahkan masalah sering tidak terselesaikan, kenyataan yang saya lihat di lapangan, contoh kasus KDRT terkadang tidak terselesaikan” ungkapnya.
Dikatakan bahwa, hal yang menjadi faktor persoalan Perempuan tidak terselesaikan, karena dihadapkan pada Adat dan alasan jangan sampai memperpanjang persoalan hingga sering berdampak jalan damai.
“Kami mau harus ada kepastian penegakan Hukum yang jelas, karena ini telah diatur dalam berbagai Aturan mulai dari UU Perlindungan Perempuan dan Anak, Peraturan Pemerintah bahkan Peraturan Menteri ” jelasnya
Suryati mengajak Kaum Perempuan di Manokwari agar dalam Pilkada yang akan puncaknya Tanggal 9 Desember 2020 mendatang harus lebih selektif memilih Pemimpin.
“Jadi kalau pada saat Dua Kandidat ini menyampaikan visi dan misi, mari kaum perempuan kita pertanyakan juga Perhatian kandidat terhadap persoalan Perempuan kedepan, jangan kita hanya dijadikan subjek” ujarnya
terus terang menurutnya, suara perempuan di Manokwari mungkin lebih banyak dari Kaum Pria, maka semua kembali kepada kaum Perempuan, ingin dijadikan subjek atau berperan sebagai penggagas dalam pembangunan.
“Memang saya melihat dalam Kampanye- kampanye selama ini yang paling banyak Perempuan yang turun, sehingga mari perlu kita.pertanyakan kedepan bagaimana Pemimpin dapat menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap perempuan, kesetaraan Gender” tegasnya.(IP.02)
