“Sehingga ditunjuklah kami termasuk Badan yang di perintahkan untuk mengawasi, karena akan di dikhawatirkan terjadi gesekan, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan (ATHG) di lapangan”
Indikatorpapua.com | Bintuni – Sejumlah Obyek vital nasional di Indonesia termasuk yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni rata-rata bekerjasama dengan pihak luar negeri, dan semua menjadi tanggung jawab dari Presiden.
“Sehingga ditunjuklah kami termasuk Badan yang di perintahkan untuk mengawasi, karena akan di dikhawatirkan terjadi gesekan, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan (ATHG) di lapangan” Ungkap Kabinda Papua Barat Brigjend TSP Silaban SH, MH saat lawatannya di sejumlah objek vital nasional LNG Tangguh dan Genting Oil di Kabupaten Teluk Bintuni. Jumat (16/9/2022).
Sehingga menurut Kabinda, pihaknya minta adanya sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan. Karena menurutnya seluruh biaya operasional masih di tanggung sama pihak perusahaan.
“jadi ini tidak bisa menunggu lama, agar bisa beroperasi dan nanti kita adakan kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur bagaimana caranya secepatnya bisa beroperasi karena kita juga pegang kepercayaan dari masyarakat kalau sampai perusahaan tidak beroperasi” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw menyampaikan, terkait dengan permasalahan perusahaan pupuk kaltim yang akan direncanakan di tempatkan di “kawasan Onar Teluk Bintuni”, pihak Pemerintah Daerah sedang menunggu penyusunan Amdal dan kemudian tinggal pengesahannya.
Dikatakan Bupati, hal ini sangat disayangkan sudah sekian tahun namun Perusahaan Pupuk Kaltim tersebut hingga kini belum beroperasi setelah adanya eksplorasi.
“Memang rencananya di persiapan untuk mendukung operasional dari pabrik pupuk yang di onar, akan tetapi ada kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Bahlil kalau perusahaan akan di pindahkan ke Kabupaten Fak-Fak” ucapnya.
Diungkapkan Bupati, Masyarakat Teluk Bintuni pada dasarnya sudah sangat yakin bahwa perusahaan tersebut akan di bangun di Kawasan Onar. Sehingga dengan statement Menteri tersebut nantinya akan berakibat muncul konflik sosial di masyarakat Teluk Bintuni, atas ketidak percayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
“Oleh sebab itu, kami meminta bantuan kepada bapak Kabinda untuk membantu menyampaikan kepada pemerintah pusat khususnya kepada Bapak Presiden” pungkasnya.
Di lokasi yang sama pihak Genting Oil yang diwakili oleh Igny Wiryawan ( FSC GOKPL ) memaparkan bahwa sampai saat ini belum ada informasi atau petunjuk terkait dengan rencana pemindahan Pabrik Pupuk Kaltim ke Kabupaten Fak-Fak.
“Apa yang kita kerjakan hari ini, masih fokus sesuai dengan Amdal yang diajukan kepada Pemerintah, yaitu kawasan Pabrik Pupuk Kaltim masih berada di Onar Teluk Bintuni sebagai kawasan Industri” pungkasnya. (rls)
