Indikatorpapua.com|MANOKWARI-Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Manokwari meminta Pemerintah Papua Barat maupun Kabupaten Manokwari melakukan kajian mendalam terkait wacana Pemekaran Kota Madya Manokwari.
Pasalnya, dari konteks Wilayah Administratif, Kota Madya Manokwari merupakan kebutuhan, terutama letaknya Ibukota Provinsi Papua Barat di Manokwari.
“Tapi apakah Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Induk sudah melakukan kajian Histori Manokwari sebagai Kota Injil dan sejarah peradabannya? Hal ino penting di kaji ” Kata Ketua Majelis Daerah KAHMI Manokwari, Purwantosh. Jumat (24/4-2021).
Purwantosh mengatakan, ketika Kota Madya Manokwari benar-benar terwujud, maka hal yang terjadi adalah Pembagian Aset Daerah.
“Seharusnya Pemerintah sudah membangun Infrastrutur jauh-jauh hari di kawasan yang akan ditempatkan Ibukota Kabupaten Induk” ujarnya.
Sebab menurut dia saat ini di kawasan Satuan Pemukiman SP atau Prafi, belum nampak infrastruktur yang memadai sebagai modal utama Pemerintahan Kabupaten Induk.
“Yang pasti kalau itu akan terjadi maka Kabupaten induk bagai musafir yang kehilangan banyak aset” ujarnya.
Disisi lain, kawasan Satuan Pemukiman (SP) yang akan dijadikan Ibukota Kabupaten Induk saat ini belum terlihat aset-aset yang akan jadi modal Pendapatan asli daerah.
“Kalau Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari saat ini mau bekerja bakti untuk menggali sumber pendapatan Asli Daerah di Kawasan baru itu, tidak masalah”, tuturnya.
Sebab yang jelas menurut dia, akan terjadi pemindahan puluhan SKPD di kawasan baru, kemudian haruskah mereka ngontrak di Kawasan baru.
Selain itu menurut Purwantosh, mengenai kepadatan penduduk di Kabupaten Manokwari saat ini memang cukup signifikan, akan tetapi yang jadi persoalan bagaimana dengan Jumlah Penduduk di kawasan baru yang akan di tempatkan Kabupaten Induk,
“Ini kedepan akan memenuhi jumlah Penduduk yang akan di Kabupaten Induk atau tidak”
Wacana Pemekaran Kota Madya Manokwari sudah sejak lama di gulirkan, saat ini Pemerintah Papua Barat maupun Kabupaten Manokwari kembali menghidupkan dengan memasukan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang). Tahun 2022|Laporan: Mohamad Raharusun
