Indikatorpapua.com|BINTUNI. Perusahaan Umum Daerah Bintuni Maju Mandiri (Perusda BMM) yang diproyeksi menjadi motor utama penghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga saat ini belum memberi konstribusi ke Kas Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Padahal, dana segar puluhan miliar sudah digelontorkan sebagai Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD yang berdiri sejak 2017 silam
Dalam postur APBD Kabupaten Teluk Bintuni, masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Bupati Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiw MT menyampaikan, selama tahun 2016 sampai dengan 2020 periode pertama kepemimpinannya, dominasi dana transfer pada Pendapatan Daerah rata-rata mencapai 88 persen.
Sedari tahun 2016, realisasi Pendapatan Daerah (PD) Teluk Bintuni sebesar 1,8 triliun (99,97 %); tahun 2017 Rp 1,9 triliun (93,68 %); tahun 2018 Rp 1,8 triliun (103,17 %); Tahun 2019 naik menjadi Rp 2,9 triliun (132,28 %); dan Tahun 2020 terealisasi Rp 2,6 triliun (83,16 %).
Komponen dari realisasi Pendapatan Daerah ini meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
Konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah, pada tahun 2016 sebesar Rp 53 miliar, tahun 2017 Rp 41 miliar, tahun 2018 turun menjadi Rp 40 miliar, tahun 2019 naik lagi menjadi Rp 52 miliar dan pada tahun 2020 naik lagi menjadi Rp 61,6 miliar.
“Ini menunjukkan bahwa konstribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni hanya berkisar 1,7 sampai 2 persen,” urai Bupati Petrus Kasihiw dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir masa jabatannya.
Ada empat komponen yang menjadi sumber PAD Kabupaten Teluk Bintuni, yakni Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, serta Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Perusda).
Tahun 2020, realisasi perolehan PAD Teluk Bintuni sebesar Rp 70,8 miliar, atau lebih tinggi 28,76 % dari target perubahan sebesar Rp 50 miliar. Penyumpang terbesar dari perolehan itu adalah sektor Pajak Daerah yang mencapai Rp 53,7 miliar, kemudian Lain-lain PAD yang Sah sebesar 12,1 miliar.
Dari empat komponen ini, menurut Herman Kayame ST, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Teluk Bintuni, hanya Perusda Bintuni Maju Mandiri (BMM) yang belum memberikan konstribusi. Padahal, perusahaan yang didirikan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2017 ini, memiliki visi
“Menjadi Lini Terdepan Untuk Mendorong Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Secara Mandiri”.
“Tapi sampai saat ini belu ada konstribusinya. Masih nol rupiah,” kata Herman.
Sebagai penanggungjawab Perusda BMM, Bupati Petrus Kasihiw MT akan mendorong Perusda untuk lebih berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan dana Penyertaan Modal sebesar Rp 50 miliar. Keputusan ini tertuang dalam Perda Nomor 7/2017 Tentang Penyertaan Modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bintuni Maju Mandiri.
Penyertaan Modal itu secara bertahap telah digulirkan ke rekening Perusda BMM. Kata Herman Kayame, pada tahun 2018, duit sebesar Rp 500 juta telah dikucurkan ke Perusda sebagai Penyertaan Modal, kemudian tahun 2019 di cairkan lagi sebesar Rp 7,5 miliar dan tahun 2020 digelontorkan Rp 31 miliar.
“Sudah 39 miliar Penyertaan Modal yang dicairkan. Masih ada sekitar 11 miliar, dan tahun ini terakhir pencairan,” jelas Herman Kayame.
Dengan Penyertaan Modal yang sudah diterima itu, Perusda BMM dibawah kepemimpinan Markus Samaduda, memiliki sederet program usaha yang diproyeksi sebagai pengumpul pundi-pundi keuangan perusahaan.
Pada program usaha jangka pendek, Perusda BMM bergerak dalam Penyedia Tenaga Kerja (Man Power Supply/MPS); Pengelolaan Sampah; Bisnis BBM; Usaha Jasa Transportasi Laut; serta Agen Pembelian Gas dari LNG Tangguh.
Kemudian untuk program usaha jangka menengah, Perusda akan bergerak sebagai Pemasok Sayur dan Buah; Bisnis Pusat Kuliner dan Distributor Sembako. Sedangkan program jangka panjang, ada rencana menjalankan bisnis hotel plus perkantoran serta mendirikan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas).
Namun dari data yang dihimpun media ini, dari sederet program usaha Perusda yang telah disusun itu, hanya usaha MPS, Pengelolaan Sampah serta Bisnis BBM yang sudah jalan. Dalam penyediaan tenaga kerja, pada April 2019 Perusda telah mendapatkan kontrak kerjasama dengan CSTS untuk penyediaan tenaga kerja ke proyek pengembangan LNG Tangguh Train-3 senilai Rp 45 miliar.
CSTS (Chiyoda, Saipem, Tripatra, SAE) adalah kontraktor utama British Petroleum (BP) Indonesia dalam hal penyediaan tenaga kerja di proyek LNG Tangguh.
Kemudian dari usaha Pengelolaan Sampah, sejak tahun 2020 Perusda telah teken kontrak dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Teluk Bintuni, untuk mengelola kebersihan kawasan kota Bintuni.
Dijelaskan Kepala Dinas PUPR Teluk Bintuni, Andreas Tomy Tulak ST, nilai kontrak kerjasama itu sebesar Rp 8 miliar. Nominal ini sudah include management fee yang diajukan Perusda sebesar 15 persen.
“Untuk nilai kontrak tahun 2021, dalam APBD induk baru dianggarkan Rp 3 miliar, karena ada rencana pengembangan pelayanan kebersihan sampai di SP 1. Jadi untuk total nilai kontrak tahun ini, masih kita bahas dengan perusda,” jelas Tomy Tulak.
Sementara untuk usaha BBM, Perusda menjalin kerjasama dengan UPTD Kelistrikan Dinas Perumahan dan Pemukiman Teluk Bintuni, untuk penyediaan BBM mesin genset di sejumlah distrik.
Namun kerjasama ini sedang tersendat, menyusul masih ada tagihan yang belum dibayar UPTD Kelistrikan Dinas Perumahan.
Kepala UPTD Sandi Rombedatu membenarkan adanya piutang ini.
Total tagihan BBM dari Perusda BMM awalnya senilai sekitar Rp 4 miliar, namun pada tahun 2020 sudah dibayar Rp 500 juta.
Sandi berharap adanya pengalokasian anggaran untuk membayar tagihan itu, dalam APBD Perubahan 2021.
Sudah adanya kegiatan usaha yang menghasilkan duit ini, kata Herman Kayame ST, Kepala BPKAD Teluk Bintuni, seharusnya Perusda BMM sudah bisa menyisihkan dan menyetor pendapatannya ke RKUD sebagai PAD.
“Saya sempat tanya ke Perusda, sudah bisa setor kah? Tapi di janji bulan depan, bulan depan, hingga hari ini belum. Jadi sampai saat ini belum ada setoran,”ucap Herman.
Markus Samaduda, Direktur Utama Perusda BMM saat dikonfirmasi wartawan tidak menyangkal bahwa dirinya belum berkonstribusi terhadap PAD. Tapi kondisi itu disebabkan adanya tagihan yang belum dibayar oleh UPTD Kelistrikan Dinas Perumahan dan Pemukiman Teluk Bintuni.|Laporan: Wawan Gunawan
