Indikatorpapua.com|Bintuni-Puluhan sejumlah perwakilan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni, Kota studi Sorong, Manokwari, Jogyakarta, Jayapura, Manado dan kota studi lainnya, mendatangi Kantor Bupati guna melakukan aksi demo dengan sejumlah tuntutan seperti mempertanyakan Beasiswa yang hingga sampai saat ini belum terealisasi. Rabu (27/1/2021).
Aksi demo yang lakukan di Halaman Kantor Bupati Teluk Bintuni, SP 3 Distrik Manimeri tersebut, sekitar 35 orang Mahasiswa berorasi dengan membentangkan sejumlah spanduk, kertas yang bertuliskan Aliansi Mahasiswa/I Kabupaten Teluk Bintuni se-Indonesia, menuntut segera realisasikan bantuan sosial (Bansos) berupa Beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tahun Anggaran 2020.
Baca juga.., https://indikatorpapua.com/elemen-mahasiswa-gelar-aksi-demo-di-kantor-bupati-bintuni/
Dalam orasinya yang disampaikan oleh Koordinator Aksi Mahasiswa Fiktor Ogoney mengatakan sejumlah tuntutan yang pertama bahwa, hingga saat ini mengapa Bantuan Sosial (Bansos) beasiswa tahun anggaran 2020 belum terealisasi kepada setiap Mahasiswa yang sedang menjalani proses studinya dan yang kedua mahasiswa meminta Kabag Kesra Teluk Bintuni agar segera diganti.
“Segera realisasikan bantuan sosial beasiswa, stop !! Ini hak kami !! segera ganti Kesra” tulisan disalah satu Vamplet yang dibentangkan oleh Mahasiswa.
Setelah menyampaikan orasinya sejumlah mahasiswa tersebut langsung ditemui oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bununi Frans N Awak, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Herman Kayame yang juga ditemani oleh beberapa orang Asisten serta Pimpinan OPD di wilayah pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni, yang bertempat di halaman depan Kantor Bupati Bintuni.
Dalam kesempatannya Plt Sekda Frans N Awak, atas nama Pemerintah Teluk Bintuni menyampaikan permohonan maaf karena sesuai permintaan Mahasiswa/i guna dapat menghadirkan Kabag Kesra belum dapat dipenuhi karena Kabag Kesra sudah dua Minggu terakhir ini sementara Sakit.
“Dan sebagai pimpinan kami akan memberikan jawaban, yang pasti aspirasi ini kami terima dan akan sesegera mungkin dikoordinasikan dengan bagian Kesra atas keterlambatan penyaluran bantuan beasiswa bagi Mahasiswa yang sedang menempuh dibangku kuliah” ungkap Sekda.
Kemudian soal tuntutan Mahasiswa terkait Kabag Kesra segera diganti, dijawab sekda dengan mengatakan harus mengikuti prosedur yang berlaku, apalagi Bupati dan Wakil Bupati sedang berada di luar Daerah.
Sementara itu Kepala BPKAD Herman Kayame mengatakan, salah satu kendala belum terealisasinya penyaluran beasiswa dikarenakan data Mahasiswa yang dimasukkan ke bagian Kesra belum lengkap.
“Yang ada hanya daftar nama, kota studi, besarnya bantuan dan nomor rekening penerima bantuan, data lainnya seperti Kartu Mahasiswa, kartu keluarga, dan surat keterangan aktif kuliah belum dimasukkan” ucap Herman
Herman Kayame juga menyampaikan, bahwa sesuai data yang masuk dibagikan keuangan, ada sekitar 500 orang lebih Mahasiswa sebagai penerima bantuan tahap pertama, sedangkan di tahap kedua atau semester ke dua tahun 2020 dalam waktu dekat akan segera diproses, untuk besaran nilainya total yakni sekitar 8 Milyar.
“Masing-masing mereka Ada yang dapat 4 juta, ada yang dapat 5 juta, semua kota studi” terangnya.
Menurut Herman, keterlambatan ini pula disebabkan sistem keuangan kita sudah berubah tahun ini, jika dulu masih menggunakan SIMDA dan tahun ini beralih ke sistem informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Dan pihaknya sementara sedang menginput ke sistem kemudian semua bantuan akan dikembalikan ke tupoksi masing masing bagian.
“Seperti bantuan Kesehatan yang nantinya akan melalui Dinkes, bantuan Pendidikan akan melalui Disdikpora, dan lain sebagainya” tutup Herman sekaligus menepis isu Kas Daerah Kosong.
Dari hasil mediasi saat Aksi tersebut kedua belah pihak baik dari Mahasiswa dan Pemerintah Daerah menandatangi berita acara kesepakatan.
Yang pertama bantuan pendidikan beasiswa bagi mahasiswa Teluk Bintuni di seluruh kota studi se-Indonesia harus dapat diselesaikan selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021.
Kedua Bupati Bintuni agar mengganti Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Teluk Bintuni.
Kesepakatan ditandatangani oleh Plt Sekretaris Daerah Teluk Bintuni, dua orang Asisten, Kepala BPKAD, Kabag Administrasi Tata Pemerintahan Setda, Plt Kabag Hukum. Dengan sejumlah perwakilan Mahasiswa Bintuni Kota Studi se-Indonesia.
Setelah seluruh proses penyampaian Aspirasi telah dianggap terpenuhi, masa aksi dari Mahasiswa membubarkan diri dengan Aman dan Tertib.
Aksi demo dapat pengawalan dari Aparat Satpol PP dan jajaran Kepolisian Resor Teluk Bintuni. |Gunawan
