SKK Migas dan Polda Papua Barat Tandatangani PKS Pengamanan dan Penegakan Hukum Pada Obvitnas Kegiatan Usaha Hulu Migas
Indikatorpapua.com | Sorong – Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, dalam kunjungan kerjanya ke kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, juga melaksanakan Kunjungan Kelembagaan dan melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengamanan Objek Vital Nasional dengan Polda Papua Barat pada Kamis, (26/1/2023), bertempat di Hotel Aston Sorong.
Tim SKK Migas dipimpin langsung oleh Deputi Dukungan Bisnis, Rudi Satwiko yang didampingi oleh Penasehat Komisi Pengawas (Komwas) SKK Migas, Irjen Pol (Purn) Dr. Adnas M.Si., Penasehat Ahli Kepala SKK Migas, Brigjen Pol. Drs. Bambang Priyambadha M.Hum., Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua & Maluku, Subagyo, dan Vice President Sekertaris SKK Migas bersama jajaran.
Deputi Dukungan Bisnis, atas nama manajemen SKK Migas mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian daerah Papua Barat atas sinergitas yang telah menjadi padu.
“Industri hulu migas, sesuai dengan arah kebijakan dan strategi hulu migas yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, ditargetkan untuk mampu berproduksi sebesar 1 juta BOPD dan 12 ribu MMSCFD di tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, Industri hulu migas dipastikan akan bersikap terbuka kepada pamobvit Polri, mengingat sebaran letak kegiatan hulu migas yang ada di Papua, memerlukan waktu tempuh dan perjalanan yang tidak mudah”, ungkap Rudi Satwiko sembari menyampaikan pentingnya kerja sama dalam menjadikan Indonesia Timur sebagai harapan produksi gas masa depan, demi menyukseskan transisi energi.
Disampaikan pula oleh Rudi bahwa SKK Migas yang telah mampu menyumbangkan penerimaan negara sebesar US$18,2 milyar (Rp. 269 Triliun) di tahun 2022. Industri hulu migas terus berkomitmen memperhatikan tenaga kerja lokal, termasuk untuk mendukung multiplier effects yang dapat dirasakan oleh masyarakat Papua di atas tanahnya sendiri.
“Setiap saat kami akan berusaha lebih didetailkan kebutuhan di lapangan, sehingga jajaran Polda dapat memberikan dukungan pengamanan yang efektif dan efisien, serta melakukan pendekatan yang tepat kepada masyarakat dalam mengawal kamtibmas kegiatan hulu migas,” pesan Rudi Satwiko menutup sambutannya.
Kapolda Papua Barat Inspektur jenderal Daniel TM Silitonga, hadir didampingi Kabidkum Polda Papua Barat Kombespol Jon Wesly Arianto S.I.K., Kabagkerma Roops Polda Papua Barat AKBP Mathias Yosia Krey,S.Pd., PLH Koorspripim Polda Papua Barat Kompol Ade Luther Farfar S.I.K.,
Mengawali sambutannya, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel TM Silitonga., S.H.,M.A. mengutip pesan prinsip Stoik oleh Marcus Aurelius, yaitu mementingkan agar selalu memprediksi hal-hal yang terburuk, sehingga bisa bersiap mengantisipasi hal yang akan terjadi.
“Mengatasi dinamika di Papua seperti menggendong bayi yang kita sayang, tidak dibatasi waktu untuk menjaganya, bahkan diwaktu malam. Hal-hal yang tidak disangka bisa saja terjadi setiap saat, oleh karena itu kita memang perlu melakukan evaluasi kegiatan pengamanan dan penegakan hukum pada rencana pengamanan Obvitnas kegiatan usaha hulu migas di Provinsi papua barat, dengan PKS sebagai pedoman,” tegas Silitonga.
“Penandatangan PKS hari ini merupakan poin agar kegiatan pengamanan Objek Vital Nasional ini dapat berjalan dengan baik. Karena berhubung dengan hajat orang banyak, semua unsur di dalamnya perlu fokus dan serius, sehingga KKKS migas dapat menghasilkan produksi migas yang maksimal, demi memenuhi kemakmuran rakyat,” imbuh Kapolda sembari mengajak pihak SKK Migas untuk terus saling menyempurnakan melalui terlaksananya proses PKS ini. (rls).
