Teluk Bintuni, INDIKATORPAPUA.COM – Wakil Ketua DPRD Papua Barat, Samsudin Seknun, belum lama ini mengeluarkan ultimatum keras kepada Balai Jalan dan Jembatan Provinsi Papua Barat untuk segera memperbaiki ruas jalan rusak di Distrik Bintuni dan Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni. Jika tidak segera ditindaklanjuti, DPRD akan mengeluarkan surat resmi untuk meminta pertanggungjawaban pihak terkait.
Menurut Samsudin, hasil reses menunjukkan bahwa kondisi jalan yang rusak parah ini telah melumpuhkan aktivitas masyarakat, terutama di sektor pendidikan. Program transportasi gratis bagi anak sekolah, termasuk layanan transportasi umum AMB yang vital bagi pelajar, guru, dan ASN, kini terhambat akibat infrastruktur yang nyaris tak layak dilalui. Senin (17/2025).
“Jalan ini mengalami patahan serius, median hancur, dan kendaraan sulit melintas. Akibatnya, anak-anak sekolah dan tenaga pendidik menjadi korban ketidakpedulian pemerintah terhadap infrastruktur,” tegas Samsudin usai menghadiri launching Rumah Belajar Pelita Kasih Papua di Bintuni.
Samsudin mengakui bahwa sejumlah ruas jalan dari Manokwari ke Bintuni memang telah mengalami perbaikan. Namun, akses utama menuju Kota Bintuni masih dalam kondisi yang mengenaskan. Ia menuntut agar Balai Jalan dan Jembatan segera turun tangan sebelum dampaknya semakin meluas.
“Status jalan ini jelas berada di bawah kewenangan Balai Provinsi Papua Barat. Jika ini jalan kabupaten, saya yakin pemerintah daerah sudah bertindak. Karena menyangkut nomenklatur pengelolaan, maka kami minta kepala balai segera bertindak, bukan berdiam diri!” cetusnya dengan nada geram.
Tak hanya itu, DPRD Papua Barat menegaskan bahwa Kabupaten Teluk Bintuni adalah penyumbang besar bagi APBN, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membiarkan infrastruktur di wilayah ini terbengkalai. Samsudin menuntut agar kepala balai menunjukkan kepekaan dan segera mengambil langkah konkret.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika dalam waktu dekat tidak ada pergerakan dari Balai Jalan dan Jembatan, DPRD akan mengambil tindakan tegas! Masyarakat, terutama para pelajar dan tenaga pendidik, berhak mendapatkan fasilitas transportasi yang layak,” tandasnya.
DPRD Papua Barat memastikan akan terus mengawal permasalahan ini hingga tuntas dan memastikan perbaikan jalan bukan hanya sekadar janji, tetapi realisasi nyata bagi masyarakat Bintuni.
Pewarta : Wawan.
