Yayasan Wikimedia mengatakan bahwa mereka telah menemukan titik tengah dengan pemerintah Indonesia, yang sebelumnya mengancam akan memblokir Wikipedia karena aturan registrasi dalam negeri yang dianggap Yayasan Wikimedia terlalu invasif.
Menurut regulasi tahun 2020, semua penyedia sistem elektronik (PSE) harus mendaftar di Indonesia untuk tujuan yang disebut pemerintah sebagai legal dan perlindungan pengguna sebelum menyediakan layanan mereka.
Kritikus telah menyoroti ketentuan yang mengharuskan PSE terdaftar untuk menarik konten yang dianggap “menyebabkan ketidakpuasan publik dan mengganggu ketertiban umum” sebagai pembatasan kebebasan berbicara.
Yayasan Wikimedia, yang memiliki dan mengoperasikan Wikipedia, sebelumnya mengatakan bahwa ketentuan tersebut “menyimpang dari norma-norma hak asasi manusia internasional”.
Dalam pernyataan yang dikirim kepada AFP pada hari Sabtu, yayasan tersebut mengatakan bahwa mereka telah memiliki “pertemuan yang sangat konstruktif” pada awal minggu ini dengan Kementerian Komunikasi dan Persyaratan Digital, di mana mereka menjelaskan “misi nirlaba” mereka dan “menekankan komitmennya untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna”.
Mereka mengatakan bahwa kementerian memberitahukan kepada mereka bahwa persyaratan pendaftaran tersebut bersifat administratif.
“Dengan jaminan bahwa tidak akan ada perintah pemblokiran konten yang melanggar hukum atau persyaratan pengungkapan data yang dapat mengancam model yang dipimpin oleh komunitas Wikimedia, Yayasan bekerja secara konstruktif menuju langkah-langkah administratif selanjutnya,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Kementerian tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari AFP.
Pemerintah minggu lalu memberikan tenggat waktu tujuh hari kepada yayasan tersebut untuk mendaftar atau menghadapi layanannya, termasuk Wikipedia Indonesia, diblokir di negara dengan populasi sekitar 284 juta orang.
Pada bulan Oktober lalu, Indonesia sempat menangguhkan lisensi operasi lokal TikTok setelah platform media sosial tersebut menolak untuk berbagi informasi yang diminta oleh Jakarta mengenai protes anti-pemerintah yang berdarah pada awal tahun itu.
