SEMARANG – Menyambut pemilihan Ketua PSSI Asprov Jawa Tengah, sejumlah figur sepakbola dan pengamat di Jawa Tengah meminta Komite Etik PSSI dan Ketua Umum PSSI untuk meninjau kondisi tata kelola organisasi dalam dinamika tubuh PSSI Jawa Tengah. Permintaan ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap integritas, netralitas, dan tata kelola yang sehat dan profesional dalam sebuah organisasi sepakbola.
Pengamat Sepakbola Jawa Tengah, Sutrisno, menyoroti adanya posisi tumpang tindih antarprovinsi yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan dalam proses organisasi di Jawa Tengah.
Menurutnya, berdasarkan dokumen organisasi, Khairul Anwar terdaftar sebagai Wakil Ketua PSSI Jawa Tengah pada dewan direksi 2026. Di sisi lain, orang yang bersangkutan juga diketahui menjalankan fungsi sebagai Plt. Ketua PSSI Jawa Timur, serta memiliki keterlibatan dalam penominasian Ketua PSSI Jawa Tengah.
Sementara itu, Ahmad Riyadh diangkat sebagai Plt. Ketua PSSI Jawa Tengah dengan kewenangan menjalankan roda organisasi, serta mempersiapkan kongres pemilihan. Kedua nama ini juga bagian dari Komite Eksekutif PSSI Jawa Tengah, sehingga masalah ini tidak hanya dianggap lokal, tetapi juga menyangkut tata kelola organisasi PSSI secara lebih luas.
“Kami tidak mempertanyakan individu, namun menjaga martabat organisasi. Sepakbola tidak dapat dikelola dengan konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak jelas,” kata Sutrisno melalui pernyataannya, Senin (13/4).
Menurutnya, jabatan ganda yang disertai dengan keterlibatan dalam kontes di wilayah yang sama memiliki potensi menciptakan organisasi yang tidak netral dan posisi yang tidak seimbang antara kandidat.
Sutrisno juga menilai bahwa masalah ini terkait dengan kondisi nasional, di mana hingga saat ini terjadi penundaan kongres di sejumlah Asprov. Penundaan tersebut dianggap berdampak pada ketidakpastian kepemimpinan, stagnasi organisasi, dan kekosongan pengelolaan di tingkat Kabupaten/Kota.
“Penundaan kongres seharusnya tidak dianggap normal. Dampaknya nyata bagi daerah, di mana banyak struktur organisasi tidak berjalan sebagaimana seharusnya,” lanjutnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap bahwa Komite Etik PSSI dapat melakukan tinjauan yang objektif dan serius. “Kami hanya meminta agar proses organisasi dilakukan dengan cara yang sehat, netral, dan integral. Ini bukan tentang menyerang siapa pun, tetapi tentang masa depan sepakbola kita,” pungkasnya.
