
Teluk Bintuni, INDIKATORPAPUA.COM – Ikatan Pemuda Sebyar menyampaikan keberatan terhadap keputusan pembagian kuota Otonomi Khusus (Otsus) yang ditetapkan dalam musyawarah di Kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA) 7 Suku pada 17 Desember 2024. Mereka menilai keputusan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan, terutama terkait hak politik adat Suku Sebyar.


Ali Kaitam, Ketua Ikatan Pemuda Sebyar di Bintuni, mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil musyawarah yang dianggap kurang transparan dan tidak melibatkan semua pihak terkait. Ia menegaskan bahwa Suku Sebyar, yang memiliki kontribusi besar terhadap kekayaan sumber daya alam (SDA) di wilayah Bintuni, seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam pembagian kuota politik. Kamis (19/12/2024).
“Keputusan ini sangat melukai hati masyarakat Sebyar. Kami yang memiliki hasil alam melimpah justru diabaikan dalam pembagian kuota. Dan yang lain sudah mendapatkan posisi rekomendasi, tetapi Sebyar tidak dilibatkan sama sekali,” tegas Ali Kaitam.
Selain desakan dari pemuda, tokoh Muslim Papua, Imam Kosepa, juga menyampaikan pandangannya. Ia menyoroti pentingnya keadilan dalam pembagian hak politik adat, yang harus mempertimbangkan aspek agama, adat, dan keberagaman masyarakat.
“Kita adalah keluarga besar yang hidup berdampingan. Keputusan terkait hak politik adat harus adil dan tidak boleh mengesampingkan satu kelompok atau agama,” ujar Imam Kosepa.
Ia mengingatkan bahwa keputusan yang tidak adil dapat memicu ketegangan antar kelompok masyarakat, terutama di wilayah Bintuni yang dikenal dengan keberagaman budayanya.
Dengan itu, Ikatan Pemuda Sebyar bersama tokoh adat dan tokoh agama mendesak Ketua LMA 7 Suku, Marten Wersin, untuk segera meninjau ulang keputusan tersebut. Mereka berharap agar dalam rekomendasi ke Panitia Seleksi (Pansel) DPRP Provinsi Papua Barat, terdapat keterwakilan dari Suku Sebyar, khususnya tokoh Muslim Papua dari Sebyar.
“Ketidakadilan ini tidak hanya melukai hati masyarakat Sebyar, tetapi juga berpotensi merusak prinsip kebersamaan di antara suku-suku di Bintuni,” tegas Ali Kaitam.
Ia juga mengungkapkan masyarakat Sebyar berharap Ketua LMA 7 Suku dapat mengambil langkah tegas untuk mengatasi polemik ini. Keputusan yang adil dan transparan diyakini dapat memperkuat persatuan serta menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat Bintuni.
Pewarta : Wawan.