Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua Barat melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus

Penggunaan Dana Otsus yang belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Indikatorpapua.com|MANOKWARI- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP) di wilayah Papua Barat berkomitmen mengawal akuntabilitaskeuangan daerah terkait Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus).

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) Papua merupakan sumber pembiayaanterbesar program-program pembangunan di Provinsi Papua (64% dari APBD).Alokasi Dana Otsus (termasuk Dana Tambahan Infrastruktur) yang disalurkan untuk membiayai pembangunan di Provinsi Papua sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2020 mencapai 92 Triliun atau telah berjalan selama 20 tahun. 

Sesuai UU No 21 Tahun 2001 Dana Otsus tersebut diprioritaskan untuk membiayai Program Pendidikan, Program Kesehatan, dan Penyediaan Infrastruktur.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam PMK) Iwan Taufiq Purwanto mengatakan

“ masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan penggunaan Dana Otsus dan DTI “. Katanya

Dikatakan bahwa berbagai permasalahan tersebut antara lain penggunaan dana belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peruntukan masing-masing sumber dana, pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum memadai, penggunaan sisa Dana Otsus yang tidak terealisasi pada periode sebelumnya.

Selain itu penggunaan Dana Otsus yang belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. 

Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasinkeubang) Pabar di Swiss BellHotel Manokwari, Jum’at (04/06) kemarin,

Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengharapkan kepada BPKP dan Jajaran APIP di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota di wilayahPapua Barat, untuk bersama-sama mengawal pengelolaan dan pemanfaatan Dana

Otonomi Khusus ini agar bisa memberikan hasil yang nyata dan dapat benar-benardirasakan manfaat dan hasilnya oleh masyarakat di wilayah Papua Barat.

“Sehingga pada akhirnya nanti, apa yang menjadi tujuan utama dari adanyaDana Otonomi Khusus ini bisa tercapai dengan hasil yang maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku” ungkapnya.

Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan ini mengangkat tema Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua Barat melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus.

Dengan menghadirkan narasumber Kasatgas Pencegahan Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi Dian Patria, Inspektur II Kementerian Dalam Negeri Ucok Abdul Rauf Damenta, Kepala Sub Auditorat Papua Barat I, BPK Provinsi Papua Barat Hendri Purnomo Djati.

Hadir juga Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Papua Barat Lasmini, Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren, Inspektur Provinsi Papua Barat Sugiono, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Moch. Fahrudin, 

serta menghadirkan Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto, Kepala Daerah se-Provinsi Papua Barat, Inspektur se-Provinsi Papua Barat, Forkopimda Papua Barat dan Instansi Vertikal se-Provinsi Papua Barat|Laporan: Mohamad Raharusun

Total
0
Shares
0 Share
0 Tweet
0 Pin it
0 Share
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts
Total
0
Share
error: Hati-hati Salin Tanpa Izin kena UU No.28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI No.19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
%d blogger menyukai ini: