Indikatorpapua.com|MANOKWARI-Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat menyebutkan, selama ini data pemberian Bantuan Sosial (Bansos) di masa Pandemi Covid-19 sangat buruk.
Hal ini sampaikan Kepala BPKP Papua Barat, Mohamad Fahrudin di Manokwari Papua Barat Jumat (4/6-2021) saat memberikan materi dalam kegiatan Rapat Kordinasi Pengawasan Internal Keuangan dan Pembangunan.
Dikatakan bahwa saat ini BPKP sedang melakukan evaluasi perencanaan dan Anggaran.”Sebagaimana kita ketahui bahwa, kalau rencananya buruk Insha allah realisasinya juga akan buruk” kata Mochamad Fahrudin
Selain itu, menurutnya, menjamin integrasi data sebab ini terasa sangat jelas ada masalah, terutama berbagai bantuan Sosial.
“Jadi pemberian bantuan sosial yang diberikan dalam rangka covid-19, ada beberapa itu terimanya Dobel, beberapa yang harusnya terima malah tidak terima” kata Fahrudin.
Dia mengungkap bahwa beberapa data tidak lengkap seperti tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Ini yang harus kita dorong, jadi kalau beberapa data menyangkut kependudukan bagus Insha allah nanti langkah-langkah selanjutnya akan lebih muda” tuturnya
Fahrudin juga mengatakan bahwa tindak lanjut atas temuan-temuan yang sudah dilakukan.
“Contohnya yang lalu soal temuan data yang buruk dalam pembagian Bansos, Kira-kira disini itu, sekitar 85.000 data” ungkapnya.
Kepala BPKP berharap Para Inspektorat di Papua Barat agar menindak lanjuti,
“mohon di percepat dan juga memastikan tindak lanjut dari Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) sudah dilakukan” harapnya.
Mochamad Fahrudin juga menyebutkan bahwa, pihaknya juga melakukan pengawasan sejak dini, sebab sudah bukan jamanya lagi dilakukan pengawasan setelah Kegiatanya selesai.
“Kita bahkan melakukan pengawasan sejak perencanaan dimulai” tuturnya.|Laporan: Mohamad Raharusun