Indikatorpapua.com|BINTUNI-Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiuw geram dengan aksi sejumlah Tenaga Honor Kategori II (K-II) yang mebgatasnamakan diri sebagai Forum Komunikasi Peduli Masyarakat Kabupaten Bintuni (FKPMB) yang sempat menggelar aksi demo di Kantor DPRD. Pasalnya dalam aksi tersebut, pendemo mempertanyakan SK Honor K-II
Menanggapi hal tersebut, Bupati Petrus Kasihiuw mengatakan bahwa beberapa waktu lalu ia berada di luar Kota Bintuni, mendengar ada yang demo-demo tentang hak sebagai Pegawai.
Baca Berita Terkait, https://indikatorpapua.com/gelar-aksi-demo-masa-minta-dprd-memanggil-bupati-terkait-pembagian-sk-pns-k-ii/
“Sekarang saya tuntut kewajiban anda, kalau anda tuntut hak, ada yang melapor sampai ke Polisi lah, segala macam saya ingin katakan tidak ada pelanggaran Hukum dalam hal ini berkaitan dengan SK PN K-II tidak ada pelanggaran hukum” Kata Bupati Teluk Bintuni dihadapan peserta apel persiapan HUT Bintuni Senin (7/6-2021) kemarin.
Ditegaskan oleh Kasihiuw bahwa yang ada adalah waktu untuk dilakukan pembinaan dan itu tugas Kepala Daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian.
“Kita mau bina, sudah kita bina lewat tahapan dan ada tahapan setelah dapat SK CP, tidak ada yang tidak dapat, semua dapat” ujar Kasihiuw
Bupati menyebutkan bahwa kendati sudah mendapatkan SK CPNS tidak berarti secara otomatis seseorang menjadi PNS, sebab ada saringan yang mesti dilakukan
“Jadi Stop provokasi, stop bikin aksi karena kenapa kalian tidak bikin aksi pada Tahun 2009 hingga 2016, kamu punya nasib terkatung-katung, he. Kenapa tidak demo” cetusnya.
Saat sudah menerima SK, lanjut Petrus Kasihiuw, kalian mau demo itu tidak bertanggung jawab dan tidak tau berterima kasih, dia tidak tau bagaimana kita urus dia di Jakarta sana.
“Kalau mau pegang kaki Menteri, kita sembah untuk Ko ( Kamu red) punya nasib, jadi tidak ada yang mulus” tegasnya
Bupati justru menantang balik mereka yang hendak melaporkan hal ini ke pihak berwajib.
“Jadi kalau ada yang bilang mau lapor, lapor sudah supaya saya lapor balik kamu toh, berdasarkan bukti yang ada di Media Sosial” tuturnya
Tujuan dari Bupati sebagai Kepala Pemerintahan terhadap para Pegawai di lingkup kerja Pemda Bintuni agar mereka di bina sebagai Pegawai Negeri di bawah payung Korps PNS Indonesia, sebab mengapa Negara tidak langsung memberikan SK PN dan tidak perlu SK CP tujuanya karena hak anda baru 80 persen
“Saya dan Pak Wakil Bupati ini mantan Pegawai Negeri, kami paham aturanya, kalau kami bukan beralatae belakang ASN mungkin tidak paham aturan, sebab yang kami terapkan ini sesuai aturan” jelasnya.
Kasihiuw, mantan birokrat yang terpilih untuk kedua kalinya dalam Pilkada Bintuni menceritakan sekilas riwayatnya saat berstatus ASN, Ia nyaris tanpa cacat ataupun tidak pernah di tegur dari atasan, sebab sepengetahuanya sebagai ASN harus tegak lurus, tunduk pada tugas dan loyal pada Pimpinan.
“Kau barusan mau jadi Pegawai, macam kau lebih hebat dari Bupati lagi, bikin diri top, bikin diri hebat. Berhenti sudah, kita mau bangun anda kita bentuk jadi pegawai yang bermartabat, berintegritas supaya besok jadi Pemimpin hebat bukan Karbitan” ujarnya
Menurut Bupati, kini sudah ada Resimen Induk Infantri Rindam XVIII Kasuari, kita kirim saja ke sana supaya dibentuk jadi aparatur sipil Negara yang pancasilais dan tidak memiliki Ideologi lain.
“Pancasila itu Ideologi kita bukan Ideologi Pemberontak, saya ingatkan itu” tegas Bupati Ir. Petrus Kasihiuw MT|Laporan: Wawan Gunawan