Indikatorpapua.com|BINTUNI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Teluk Bintuni saat ini tengah membahas sekitar 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)
Hal ini seperti diungkapkan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni Mesak Pasali saat ditemui di kediamannya kampung bina desa Bintuni. Kamis (27/5/2021).Dikatakan terkait dengan rancangan perda ada banyak, dan sejak kemarin ketua serta anggota Bapemperda DPRD sudah mulai melakukan pertemuan.
“Sesuai petunjuk dari ketua DPRD dan anggota dewan lainnya, Raperda harus betul-betul yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti perda yang menyangkut pelayanan, dan pendidikan, pastinya setelah nanti usai dirapatkan akan dilaporkan kepada pimpinan, sedangkan kalau dari eksekutif tinggal nanti menunggu materinya” ucapnya.
Terpisah, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Dan Topan Sarungallo saat ditemui menyampaikan, sesuai dengan Propemperda yang telah diparipurnakan, ada sebanyak 6 Raperda yang merupakan dari inisiatif dari DPRD, dari ke 6 Raperda tersebut sesuai hasil rapat di Bapemperda setelah dilihat semuanya bersifat prioritas, namun melihat dengan keterbatasan anggaran karena dimasa pandemi Covid-19, maka ada 3 rancangan peraturan daerah yang diprioritaskan.
“dengan ketersediaan anggaran yang cukup terbatas itu tentunya kami maksimalkan” tuturnya.
Diungkapkan Dan Topan, dari ke-3 Raperda yang disepakati diantaranya Raperda Badan Permusyawaratan kampung, kemudian Raperda pendidikan Geratis dengan Raperda Kepemudaan. Kemudian ada satu usulan Raperda lagi yang menurutnya prioritas bila melihat dari kondisi geografis Bintuni yang berada di zona rawan bencana salah satunya Raperda pencegahan penanggulangan bencana alam dan keselamatan, kebakaran serta pelayaran.
“Namun sekali lagi karena keterbatasan anggaran, dan sesuai hasil rapat internal anggota Bapemperda DPRD kita menyepakati 3 Raperda yang diprioritaskan dahulu, terangnya.
Diungkapkannya, Dari ke-6 Raperda yang diusulkan, pihaknya akan terus bekerja guna menyiapkan kajian akademisnya serta penyiapan drafnya, dan kemudian kalau bila ada ketersedian anggaran nanti pihaknya akan berkonsultasi kepada panitia penyusunan produk hukum daerah yang dikoordinir oleh Sekertaris Daerah, dan melalui koordinasi tersebut maka akan diputuskan.
Selain itu Dan Topan juga menuturkan, ada usulan satu rancangan peraturan daerah, seperti sejak Kabupaten Teluk Bintuni ini berdiri belum memiliki lagu Himne dan lagu Mars Kabupaten Teluk Bintuni, dan tentunya hal ini akan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah melalui panitia penyusunan produk hukum daerah,
“karena tentunya nanti kita akan berbicara sampai dengan masalah tehnisnya, apakah nanti itu kita sayembara-kan, sekaligus mengajak warga masyarakat adat maupun generasi muda yang memiliki kreativitas pada bidang seni untuk menciptakan lagu Himne maupun Mars Kabupaten, sehingga lagu-lagu itu pada setiap hari-hari besar bisa digunakan, HUT Kabupaten Bintuni nanti, menjadi even lagu yang akan dilombakan” ungkap Ketua Bapemperda yang juga sebagai anggota DPRD dari fraksi PDIP.
Dan Topan juga berharap, Rancangan-rancangan peraturan daerah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan perlu diketahui pada tahun 2020 ada 14 Raperda yang telah diparipurnakan bahkan sudah diundangkan sehingga kami juga berharap agar realisasinya benar-benar maksimal, sehingga dapat juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni.
“Serta di tahun 2021 ini lewat Bapemperda, kami akan melaksanakan sosialisasi Perda (Sosper) bertujuan agar seluruh masyarakat paham dan mengetahui, Perda-perda yang telah diundangkan” jelasnya.
Tambah Dan Topan, di tahun 2020 kemarin ada beberapa perda yang sangat berpotensi memiliki nilai yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, “contoh perda pemanfaatan kekayaan daerah, perda retribusi kekayaan daerah, dan lain sebagainya” jelasnya.
DPR sebagai representasi dari masyarakat sangat berharap kepada OPD-OPD teknis di Pemerintahan Daerah supaya perda-perda tersebut penegakkan-nya di maksimalkan, terlebih khusus di sosialisasikan, “dan saya berharap kepada Bapak Bupati agar dapat memberikan target-target kepada setiap masing-masing OPD teknis, karena Perda yang telah diundangkan sebagai dasar hukum dan payung hukumnya sudah ada” tutupnya.|Laporan: Gunawan
