16.2 C
New York
Kamis, Mei 26, 2022

Buy now

Digadang-gadang Akhirnya Dana Kompensasi Tahap I Masyarakat Suku Sebyar Cair

“Sesuai dengan regulasi DBH migas otsus provinsi tanggung jawab 16,2 Milyar dan kabupaten Teluk Bintuni tanggung jawab 16,2 Milyar”

Indikatorpapua.com | Bintuni – Akhirnya Masyarakat adat suku Sebyar menerima secara simbolis dana sisa kompensasi tahap pertama sebesar 16,2 Milyar rupiah dari Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw di gedung serba guna (GSG) jalan raya kali kodok Bintuni. Jumat (29/4/2022).

Dalam sambutannya Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw menyampaikan, pihaknya secara resmi telah menyerahkan dana kompensasi milik masyarakat Sebyar yang sudah digadang-gadang sejak mulai tahun 2009, 2010 sampai hari ini.

“kita bersyukur karena akhirnya ada jalan keluar untuk kita sama-sama bisa hadir sebagai saksi juga sebagai penerima manfaat atas dana kompensasi ini” tuturnya

Proses cukup panjang ini disebabkan karena harus melihat regulasi yang ada, setelah melewati tahapan cukup lama baik melalui Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat hingga Pemerintah Pusat.

“kita sudah rapat, sudah rapat 3 kali” jelas orang nomor Wahid di Teluk Bintuni.

Sambung Petrus, masyarakat Sebyar sendiri juga telah berupaya memperjuangkan hak-haknya dengan pergi berangkat ke Jakarta dan menanyakan tentang realisasi sisa masyarakat adat 32,4 milyar sebagai hak masyarakat adat yang belum terselesaikan.

Dikatakan Petrus, Ini dilakukan guna mencari solusi hingga pada akhirnya kembali kepada payung hukum kita yaitu otsus dan ditambah dengan undang-undang otsus. Sebagai cantolan atau bagian yang bisa digunakan dasar untuk merealisasikan hak-hak masyarakat Papua.

Dengan semua itu akhirnya kami Pemerintah Daerah dan DPRD menyatakan sikap akan menyelesaikan kompensasi adat lewat APBD Kabupaten Teluk Bintuni.

“Setelah kami sepakati dengan DPRD kami konsultasi dengan bapak gubernur sebagai pemegang kendali regulasi otsus ada di tangan gubernur” terangnya.

Selain itu pihaknya juga membuat kesepakatan bersama gubernur melalui Sekda Provinsi papua barat, sehingga dana kompensasi ini menjadi tanggung jawab Pemkab Bintuni dan Pemprov Papua Barat.

Mengingat dikedua Pemerintahan sama-sama sebagai penerima dana bagi hasil (DBH) migas. Sehingga tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sendiri, karena anggaran kompensasi ini sangat berat.

“Sesuai dengan regulasi DBH migas otsus provinsi tanggung jawab 16,2 Milyar dan kabupaten Teluk Bintuni tanggung jawab 16,2 Milyar” kata bupati

Lebih lanjut Petrus mengungkapkan, untuk Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni pada hari ini baru bisa merealisasikannya, karena anggaran tersebut sudah di anggarkan. Sesuai janjinya sejak bulan maret hingga bergeser sekitar satu bulan.

Menurutnya dana ini Baru di transfer lewat DBH migas, jadi bukan dana Pemerintah Pusat melainkan dana hak DBH Kabupaten Teluk Bintuni yang di transfer oleh Pemerintah Pusat.

“Sedangkan untuk Provinsi akan menganggarkan dalam APBD perubahan, makanya disini hadir perwakilan dari DPRD Provinsi, untuk mengawal di penetapan APBD perubahan” ucap bupati

Tambah Petrus, usai lebaran nanti, pihaknya akan terus berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Gubernur untuk penyelesaian tahap yang ke II.

“Kita akan bicarakan kembali dengan Gubernur Provinsi Papua Barat, dan bagi masyarakat sebyar agar bersabar ini tinggal tahap penyelesaian” terangnya lagi

Bupati Petrus Kasihiw juga berpesan kepada keluarga besar masyarakat suku Sebyar, ini merupakan rezeki berkah yang tuhan berikan, sehingga dapat digunakan dengan baik untuk kesejahteraan.

“Sehingga berkat ini tidak menjadi persoalan dikemudian” pungkasnya.

Bupati juga berharap, melalui dana kompensasi ini juga dapat sedikit disumbangkan ke rumah-rumah ibadah seperti Masjid dan Gereja yang ada di wilayah Sebyar, supaya Tuhan sayang kita.

“Karena hasil yang ada saat ini adalah Tuhan yang memberi” harapnya.

Petrus juga mengajak hentikan semua perbedaan-perbedaan pendapat di antara keluarga suku sebyar, ada akta integritas yang sudah di tandatangani oleh masyarakat dan gunakan itu sebagai acuan dalam pembagian dana tersebut. Inilah bentuk Negara menghargai hak-hak masyarakat Adat.

“Mari masyarakat sebyar bersatu, harus nyata jangan hanya selogan, jangan ribut lagi, mari saling menghargai antar marga, Suku agar kekeluargaan tetap utuh. Tokoh pemuda sebyar harus jadi leader ship untuk mengarahkan kepada satu tujuan yang baik”pesan Bupati.

pewarta : Wawan