26 C
New York
Senin, Juli 22, 2024

Buy now

Bupati Teluk Bintuni Tekankan Otsus Jilid II Diharapkan Dapat Sejahterakan OAP

“Mensejahterakan masyarakat bukan saja persoalan uang tetapi ada regulasi yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat papua atas pertambangan, tanah, minyak, ikan, laut dan lainnya yang perlu diatur lebih jelas dalam perdasi dan perdasus itu, sehingga implementasinya menyentuh sasaran,”

Indikatorpapua.com | Manokwari – Komite I DPD RI melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Papua Barat, untuk membahas sejumlah regulasi yang menjadi tuntutan UU nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus, dengan harapan dapat mensejahterakan Orang Asli Papua (OAP).

Giat yang berlangsung di Ruangan Multimedia Lantai III kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (31/1/2023) tersebut mengangkat tema “inventarisasi materi kekhususan Provinsi Papua Barat sebagai bahwa penyusun RUU tentang perubahan UU DKI Jakarta dan evaluasi pelaksanaan UU Otsus Papua berkaitan dengan penegakan hak-hak masyarakat adat Papua”.

Dalam kunjungannya, Komite I DPD RI langsung memimpin jalannya rapat yang dipandu oleh Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan didampingi Wakil Ketua komite I Filep Wamafma bersama sejumlah Senator, yang dihadiri Pejabat Gubernur, Forkopimda Provinsi Papua Barat, bersama tujuh Kepala Daerah di wilayah itu.

Bupati Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw,M.T dalam keterangan persnya kepada wartawan menjelaskan bahwa masyarakat asli papua sekarang ini belum sejahtera sehingga dengan hadirnya Undang-undang Otsus Jilid II mampu mensejahterakan hak-hak masyarakat adat asli Papua.

“Mensejahterakan masyarakat bukan saja persoalan uang tetapi ada regulasi yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat papua atas pertambangan, tanah, minyak, ikan, laut dan lainnya yang perlu diatur lebih jelas dalam perdasi dan perdasus itu, sehingga implementasinya menyentuh sasaran,” ujar Bupati Petrus Kasihiw kepada wartawan usai mengikuti rapat bersama komite I DPD RI.

Dengan nada kesal Kasihiw mengatakan, rancangan perdasus atau perdasi yang diusulkan dari daerah ke pemerintah pusat tetapi mengalami berbagai macam hambatan, padahal regulasi itu mengamankan kepentingan orang asli Papua baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan dan lainnya yang dirasakan ada nilai kekhususan.

Menurutnya, ketika kepala daerah ingin melakukan keberpihakan kepada orang asli Papua tetapi tidak ada regulasi yang mendukung mereka mengambil kebijakan untuk bagaimana memberikan ruang bagi OAP itu berkembang, tidak hanya sebagai objek tetapi juga subjek pembangunan.

“Kita dorong, selain regulasi ditinjau kembali disesuaikan dengan kondisi faktual yang ada di Papua terutama kepentingan OAP, tetapi kita dorong agar pemerintah pusat melihat juga dari aspek pemerintahan,” tegas Kasihiw.

Kasihiw juga mencontohkan, misalnya masyarakat mendorong pemekaran kampung, maka dapat direalisasi, mengingat masyarakat asli Papua berada di Kampung-kampung, dan dengan adanya dana kampung dapat langsung diterima oleh mereka yang berhak.

Pewarta : Wawan.

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini