Indikatorpapua.com| Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni mengakui hingga saat ini belum membayar Upah sekitar 9 Guru Honor di SMP Negeri Terpadu seperti termuat di sejumlah media.
Sejumlah Guru Honor sebelumnya mengadu ke DPRD mengenai upah honorium yang belum dibayar selama 6 bulan terakhir.
Baca Berita Terkait, https://indikatorpapua.com/nasib-guru-honor-di-smp-negeri-terpadu-bintuni-6-bulan-belum-terima-upah/
“Memang betul saya belum bayar, karena yang menjadi dasar untuk saya membayar gaji guru kontrak itu harusnya nilai perbulan perorangnya sebesar itu ada aturannya atau tidak” kata Albertus Anofa
“saya sudah periksa semua, yang ada itu SK copy paste dari Kepala Dinas ke kepala Dinas, yang hanya ada itu SK yang tertulis tentang guru kontrak, menyangkut gaji dan upah tidak ada tertulis 5.200.000, tetap orang ribut”tambah Albertus Anofa PLT Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Teluk Bintuni
Menurutnya, yang benar itu untuk upah guru kontrak atau honor SD maupun SMP di wilayah kota ini kalau yang bersangkutan adalah Sarjana maka dengan upah sebesar Rp 2.750.000/perbulan dan perorang, Sedangkan kalau yang bersangkutan harus dibayar 5 juta lebih perbulan dan perorang dasar hukumnya dan aturannya tidak ada.
“Terus saya harus dipaksa bayar, tidak Karena apa, karena tidak ada dasar yang untuk saya pakai bayar kok ” Tegas Albertus.
Dikatakan Albertus, kalau itu yang memang selama ini dibayar,
“maka saya bisa tuntut balik, balikkan uang negara yang selama ini dibayar yang tidak punya dasar hukumnya itu, atas dasar apa itu dibayar, siapa yang bayar” tegas Pria yang baru menjabat sebagai PLT sejak bulan April 2021 kemarin.
Lebih lanjut Albertus menyampaikan bahwa, pada bulan lalu, ada beberapa perwakilan dari guru kontrak SD SMP negeri Terpadu yang telah menghadap dikediamannya SP 5 Bintuni.
“saya bilang saya bisa bayar, hanya Rp 2.750.000, kalau tidak maka saya tidak berani, peraturan setiap tahun dibuat, saya ini orang masuk ditengah jalan dan saya sudah cek tidak ada peraturan Bupati, dan saya baru membuatnya. Saya berbicara berdasarkan aturan bukan berdasarkan kemauan” ucapnya sambil menunjukkan dokumen peraturan standar biaya umum tahun 2021.
Dijelaskan Albertus, guru golongan tiga A upahnya sekitar Rp 2.500.000 sekian perbulan dan perorang dan itu sarjana, golongan tiga B sebesar 2.600.000 sekian.
“sedangkan yang ini dibayar sebesar Rp 5.200.000 itu dasar hukumnya dari mana, saya takut, saya kaget, ini bisa membuat kecemburuan diantara kami guru-guru di Daerah ini” jelasnya lagi.
Disampaikan Albertus, bahwa ini harus adil dalam hal melayani para guru-guru, sehingga langkah yang akan dimabil dari permasalahan yang ada pihak Dinas akan membayarnya tapi dengan aturan yakni Rp 2.750.000 sekian, karena kita di Dinas Pendidikan itu segala sesuatunya harus berdasarkan tahun ajaran, sedangkan Pemerintah harus berdasarkan tahun anggaran. Tutupnya.|Laporan:Gunawan
