Dalam Program Beasiswa Publik APSA, mahasiswa pascasarjana ilmu politik membuat ringkasan penelitian baru dalam American Political Science Review. Tulisan ini, yang ditulis oleh Deborah Saki, membahas artikel baru oleh Genevieve Bates, University of Wisconsin–Madison, “Ancaman dan Komitmen: Pengadilan Internasional dan Pengadilan Dalam Negeri dalam Perundingan Perdamaian.”
Genosida, perang saudara, kekerasan pemberontak, dan kejahatan massal terjadi di seluruh dunia. Jadi bagaimana negara-negara menghadapi ketidakadilan terburuk mereka daripada hanya menyembunyikannya di bawah permukaan dan melanjutkan ke depan? Studi baru oleh ilmuwan politik Genevieve Bates mengungkapkan Pengadilan Pidana Internasional sebagai faktor penting yang secara tidak sengaja memaksa pemerintah dan pemberontak untuk menangani ketidakadilan melalui pengadilan dalam negeri dalam kesepakatan perdamaian mereka.
Setelah perang atau kediktatoran berakhir, negara-negara sering berusaha menangani kejahatan masa lalu melalui keadilan transisi. Ini bisa mencakup pengadilan, komisi kebenaran, reparasi, atau cara lain untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dibuat pada tahun 2002 untuk menghukum kejahatan terburuk, termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi hanya ketika negara itu sendiri tidak mau atau tidak mampu melakukannya. Namun, ICC memiliki aturan kunci yang disebut komplementaritas, yang menentukan bahwa ia hanya akan turun tangan jika negara asal tidak benar-benar menangani kasus-kasus tersebut. Ini memberi negara-negara cara untuk menjauhkan ICC dengan menunjukkan bahwa mereka bersedia mengadakan pengadilan sendiri.
Sejak tahun 2002, lebih dari 800 perjanjian perdamaian telah ditandatangani di negara-negara yang terlibat dalam perang saudara. Bates menyelidiki apakah negara-negara yang berada di bawah pengawasan ICC pada tingkat tertentu termasuk pengadilan dalam negeri dalam perjanjian perdamaian mereka, untuk membuktikan kepada ICC bahwa mereka dapat menangani urusan mereka sendiri. Hal ini membantu menganalisis apakah ICC, melalui ancaman atau keterlibatannya yang sebenarnya, membuat para pemangku kepentingan yang sedang merundingkan perdamaian lebih cenderung berjanji bahwa mereka akan mengadakan pengadilan di dalam negeri.
Studi ini menggunakan dua pendekatan untuk menguji ide ini. Pertama, ia memeriksa konten setiap perjanjian perdamaian terkait konflik sipil yang ditandatangani antara tahun 2002 dan 2019. Ada total 832 perjanjian. Kemudian, ia menggunakan basis data publik bernama PA-X yang telah melakukan pengkodean konten masing-masing perjanjian. Untuk setiap perjanjian, studi tersebut memeriksa satu hal yang jelas: apakah mengandung janji khusus untuk mengadakan pengadilan dalam negeri (atau setidaknya menolak amnesti untuk kejahatan terburuk seperti genosida dan kejahatan perang).
Studi juga mengukur tingkat keterlibatan ICC secara tepat di setiap negara pada saat perjanjian ditandatangani, membaginya menjadi tiga kategori: tanpa keterlibatan, ancaman (ICC telah membuka pemeriksaan awal atau penyelidikan formal, tetapi belum mengeluarkan surat perintah penangkapan), dan intervensi (ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan, memulai pengadilan, atau mencapai vonis).
Model statistik dijalankan yang membandingkan apakah perjanjian yang ditandatangani dalam kondisi “ancaman” atau “intervensi” lebih cenderung mengandung janji pengadilan daripada perjanjian tanpa keterlibatan ICC. Banyak variabel kontrol juga dimasukkan untuk penjelasan kemungkinan lain. Analisis statistik didukung oleh dua studi kasus mendalam, salah satunya di Kolombia, dan yang lainnya di Sudan.
Analisis statistik menunjukkan bahwa baik ancaman keterlibatan ICC maupun intervensi sebenarnya menjadikan kemungkinan bahwa sebuah perjanjian perdamaian akan mencakup janji untuk mengadakan pengadilan dalam negeri sekitar tujuh kali lipat. Studi kasus mengkonfirmasi bahwa keterlibatan ICC mendorong mereka untuk membuat sistem pengadilan dalam negeri yang khusus. Bates juga mencatat bahwa sementara beberapa janji keadilan dalam negeri dimulai sebagai “hiasan,” yaitu, pemimpin setuju padanya hanya untuk menjauhkan ICC, begitu janji-janji itu tertulis dalam kesepakatan perdamaian, mereka kemudian dapat mendorong tindakan nyata.
Singkatnya, studi menemukan bahwa ICC benar-benar mengubah negosiasi perdamaian. Ini memberi pemimpin alasan kuat untuk berjanji mengadakan pengadilan dalam negeri agar mereka dapat menghindari menghadapi keadilan di tingkat internasional. Ini adalah satu cara jelas di mana pengadilan membantu mendorong akuntabilitas ke dalam perjanjian perdamaian di seluruh dunia.
