Yayasan Wikimedia mengatakan Jumat bahwa mereka akan mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia setelah Jakarta mengancam akan memblokir Wikipedia atas aturan registrasi yang perusahaannya katakan “menyimpang dari norma-norma hak asasi manusia internasional”.
Pertemuan akan berlangsung minggu depan untuk membahas tuntutan Indonesia agar Wikimedia mendaftar sebagai “penyedia sistem elektronik” (PSE), demikian pernyataan perusahaan induk Wikipedia yang dikirimkan ke AFP.
Menurut regulasi tahun 2020, semua perusahaan PSE, termasuk yang berbasis di luar negara, diharuskan mendaftar atas alasan legal dan perlindungan pengguna yang disebutkan oleh pemerintah.
Kritikus telah menyoroti ketentuan yang meminta PSE yang terdaftar untuk menghapus konten yang dianggap “menyebabkan kerusuhan publik dan mengganggu ketertiban umum” sebagai pembatasan kebebasan berbicara.
Pemerintah pada hari Rabu memberikan waktu tujuh hari kepada yayasan tersebut untuk mendaftar atau menghadapi layanannya, termasuk Wikipedia Indonesia, diblokir di negara dengan populasi 284 juta orang.
“Kami berniat menjelaskan posisi unik Yayasan sebagai tuan rumah teknologi nirlaba untuk Wikipedia… dan cara-cara signifikan di mana registrasi di bawah regulasi MR5 Indonesia menyimpang dari norma-norma hak asasi manusia internasional dan mengancam privasi serta keamanan penyunting Wikipedia,” kata pernyataan yayasan tersebut.
Tambahnya “kami akan menolak perintah yang tidak pantas, dan kami akan menolak hukum yang memerlukan pengungkapan data pengguna dengan sangat cepat dan dijamin tanpa kemampuan untuk menyampaikan keberatan hukum yang sesuai”.
Pemblokiran Wikipedia di Indonesia akan “mencegah negara keempat terbesar di dunia mendapatkan akses ke repositori pengetahuan gratis terbesar”, pernyataan tersebut menambahkan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak merespon permintaan untuk memberikan komentar.
Sebelumnya dalam minggu ini, kementerian tersebut mengatakan bahwa Yayasan Wikimedia telah berulang kali meminta perpanjangan waktu untuk registrasi.
Oktober lalu, Indonesia sempat menangguhkan lisensi operasi lokal TikTok setelah platform media sosial tersebut menolak untuk membagikan informasi yang diminta oleh Jakarta tentang protes anti-pemerintah yang keras pada awal tahun itu.
