Pada tahun 2023, Ekuador membuat kesepakatan yang tidak biasa. Alih-alih sekadar membayar kembali utang-utangnya, mereka membiayai kembali sebagian utangnya dengan persyaratan yang lebih baik dan berjanji akan membelanjakan tabungannya untuk melindungi Kepulauan Galapagos.
Jenis transaksi ini, yang dikenal sebagai pertukaran utang-untuk-alam (debt-for-nature swap), sering digambarkan sebagai “win-win” (saling menguntungkan): biaya utang yang lebih rendah bagi pemerintah, dan pendanaan jangka panjang untuk beberapa ekosistem paling rapuh di dunia.
Transaksi pertukaran hutang untuk alam (debt-for-nature swap) menawarkan berbagai manfaat. Negara-negara yang menghadapi beban utang yang besar dapat mengurangi kewajibannya, sementara pemegang obligasi dapat melepas aset-aset berisiko. Pada saat yang sama, penghematan finansial dialihkan ke proyek-proyek lingkungan, mendukung ekosistem yang rentan.
Kesepakatan ini telah ada sejak akhir tahun 1980an. Pertukaran awal biasanya dilakukan dalam skala kecil dan dipimpin oleh badan amal lingkungan, yang membeli utang yang bermasalah dengan harga murah dan mengubahnya menjadi pendanaan lokal untuk konservasi. Selama akhir tahun 1980an dan awal tahun 90an, terdapat gelombang antusiasme terhadap kesepakatan semacam itu, khususnya di Amerika Latin dan Afrika.
Baca selengkapnya: Panduan penting Anda untuk pendanaan iklim
Antusiasme tersebut memudar pada tahun 2000an, ketika program keringanan utang berskala besar mengurangi ketersediaan utang bermasalah dan kebutuhan akan swap. Namun dalam beberapa tahun terakhir, minat telah kembali. Dengan adanya keterlibatan bank, swap yang terjadi saat ini bisa menjadi jauh lebih besar dan kompleks. Kesepakatan Ekuador pada tahun 2023 melibatkan utang sebesar US$1,6 miliar (£1,2 miliar).
Sejak tahun 1989, 169 kesepakatan pertukaran utang untuk alam telah disepakati, yang melibatkan konversi utang sebesar US$8 miliar untuk mendanai inisiatif lingkungan. Namun terlepas dari daya tariknya, mereka belum populer secara universal.
Mengapa Asia tertinggal
Afrika dan Amerika Latin mendominasi kesepakatan ini. Sebaliknya, Asia tertinggal, hanya menyumbang 13% dari total pertukaran global. Sekilas itu mengejutkan. Asia memiliki banyak sekali proyek lingkungan hidup yang layak, mulai dari hutan tropis dengan keanekaragaman hayati yang luas di Malaysia hingga hutan bakau penyimpan karbon di Indonesia dan terumbu karang yang terancam di Maladewa.
Jadi mengapa perekonomian Asia tidak menerapkan pertukaran utang untuk alam?
Pada masa puncak pertukaran ini, banyak negara di Asia yang memiliki utang yang relatif sedikit di pasar internasional, sehingga utang yang tersedia untuk melakukan restrukturisasi pun berkurang. Pinjaman juga relatif murah, sehingga mengurangi insentif untuk melakukan pertukaran.
Tanpa utang dalam jumlah besar yang dapat diperdagangkan, mekanisme keuangan yang menjadikan pertukaran menarik dan layak secara logistik di kawasan lain sebagian besar tidak ada di Asia.
maeching chiwingwatthana/Shutterstock
Ada juga faktor politik dan kelembagaan. Pertukaran utang untuk alam seringkali melibatkan badan amal asing, pemerintah asing, atau investor internasional yang mempengaruhi bagaimana dana lingkungan hidup digunakan di negara tersebut. Di beberapa wilayah Asia, kekhawatiran mengenai kedaulatan dan campur tangan eksternal telah membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam melakukan pengaturan tersebut.
Namun saat ini, gambaran itu berubah. Di seluruh Asia, tingkat utang meningkat tajam, terutama setelah pandemi COVID. Pada saat yang sama, semakin banyak pemerintah yang meminjam melalui pasar obligasi internasional, yang berarti sebagian besar utang mereka kini dimiliki oleh investor swasta – dan, pada prinsipnya, dapat dibeli kembali atau direstrukturisasi.
Kandidat yang potensial adalah Indonesia, Laos, Mongolia, dan Maladewa, dimana tekanan utang yang semakin besar dan aset lingkungan hidup yang signifikan menjadi bahan utama yang diperlukan untuk membenarkan pertukaran yang efektif.
Sebuah alat mendapatkan daya tarik
Meskipun minat terhadap pertukaran utang dengan alam meningkat, kesepakatan terbesar sekalipun seringkali hanya menangani sebagian kecil dari total utang.
Struktur terbaru bisa jadi rumit dan mahal untuk diatur. Terdapat pula kekhawatiran mengenai kedaulatan nasional dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat lokal, yang kehidupannya seringkali paling terkena dampak dari transaksi tersebut.
Dengan mencoba menghubungkan penghapusan utang secara eksplisit dengan dampak lingkungan, pertukaran yang dirancang dengan baik dapat menciptakan aliran pendanaan khusus dan berjangka panjang untuk konservasi. Hal ini dapat membantu melindungi ekosistem yang mendukung mata pencaharian, menyimpan karbon, dan melindungi masyarakat dari dampak terkait iklim seperti badai dan kenaikan permukaan air laut.
Ketika perubahan iklim semakin cepat dan beban utang meningkat, banyak negara – termasuk di Asia – terjepit antara membayar kembali kreditor dan melindungi masa depan mereka. Pertukaran utang dengan alam tidak akan menyelesaikan kedua permasalahan tersebut sendirian, namun dapat menawarkan salah satu dari sedikit cara untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut sekaligus.
